NATUNA, POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, berharap rencana pengalihan pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat dapat memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam mengelola anggaran pembangunan.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan, pemerintah daerah mendukung rencana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan dan pembiayaan guru PPPK yang selama ini menjadi tanggung jawab daerah.
Menurutnya, pengurangan beban pembiayaan tersebut dapat membantu Natuna mengoptimalkan penggunaan anggaran, terutama untuk sektor infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
"Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya. Jika kebijakan ini terealisasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai guru PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya," ucapnya dikutip Senin (9/11/2026).
Cen mengungkapkan, keterbatasan kemampuan fiskal masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Natuna dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara cermat setiap alokasi belanja agar program yang dijalankan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat maupun pihak lain diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan, baik dalam penyediaan infrastruktur maupun peningkatan kualitas SDM.
Selain pembangunan, keterbatasan anggaran juga memengaruhi perencanaan kebutuhan aparatur di lingkungan Pemkab Natuna.
Cen menyebut pengusulan kebutuhan pegawai, termasuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Pengusulan kebutuhan pegawai, termasuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), juga kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.
Meski demikian, rencana pengalihan pembiayaan guru PPPK tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, besaran anggaran yang berpotensi dialihkan serta waktu penerapannya belum dapat dipastikan.
Bagi Pemkab Natuna, realisasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan tambahan ruang fiskal agar pemerintah daerah bisa lebih leluasa menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
