POJOKSATU.id - Ombudsman Republik Indonesia (RI) membuka posko pengaduan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 bagi peserta didik, orang tua, dan masyarakat yang menemukan persoalan selama pelaksanaan tes.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan prosedur, kendala teknis, pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, hingga persoalan lain dalam penyelenggaraan TKA.
Tidak hanya membuka posko pengaduan, Ombudsman RI juga melakukan pemantauan pelaksanaan TKA di 34 provinsi melalui kantor perwakilannya di seluruh Indonesia.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mendorong peserta didik dan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan TKA.
Laporan dapat disampaikan melalui kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan Ombudsman di daerah.
"Ombudsman RI berharap pelaksanaan TKA tahun ini lebih baik dari tahun lalu dan temuan-temuan sebelumnya tidak kembali ditemukan.
Oleh karena itu, hasil pemantauan tahun ini juga akan kami sampaikan kepada pihak terkait termasuk Kemendikdasmen," katanya saat memantau pelaksanaan TKA di SMAN 32 Jakarta Selatan dan posko pengaduan TKA, Rabu (4/11/2026).
5 Aspek Pelaksanaan TKA 2026 yang Dipantau Ombudsman
Pemantauan TKA merupakan bagian dari pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan.
Pengawasan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan TKA tahun sebelumnya.
Maneger mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian Ombudsman dalam pelaksanaan TKA 2026.
Berikut lima aspek yang dipantau:
1. Kesiapan sarana dan prasarana. Ombudsman memantau ketersediaan fasilitas yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan TKA.
2. Dukungan teknis. Pengawasan mencakup ketersediaan akses internet dan kelancaran sistem yang digunakan selama tes berlangsung.
3. Mekanisme penanganan pengaduan. Ombudsman memperhatikan layanan pengaduan, khususnya bagi peserta yang mengalami kendala ketika mengikuti tes.
4. Fasilitas bagi peserta penyandang disabilitas. Ketersediaan akses dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta berkebutuhan khusus turut menjadi perhatian.
5. Pelaksanaan kebijakan TKA. Ombudsman juga mengevaluasi keikutsertaan peserta yang bersifat tidak wajib agar tidak menimbulkan unsur keterpaksaan.
Hasil pemantauan tersebut nantinya disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Temuan Ombudsman diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan TKA, terutama agar persoalan yang pernah muncul pada pelaksanaan sebelumnya tidak terulang.
Cara Melaporkan Kendala TKA 2026 ke Ombudsman
Peserta didik, orang tua, maupun masyarakat yang menemukan persoalan dalam pelaksanaan TKA 2026 dapat menyampaikan pengaduan melalui tiga kanal resmi Ombudsman RI.
Berikut saluran yang dapat digunakan:
Portal pengaduan: https://pengaduan.ombudsman.go.id
Email: team7@ombudsman.go.id
Kantor perwakilan Ombudsman RI: Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kantor perwakilan Ombudsman di daerah masing-masing.
Pengaduan dapat berkaitan dengan dugaan penyimpangan prosedur, gangguan teknis, pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, maupun persoalan lain selama penyelenggaraan TKA.
Dengan dibukanya posko tersebut, peserta tidak perlu memendam persoalan yang dialami selama mengikuti tes. Masyarakat juga dapat ikut mengawasi agar pelaksanaan asesmen berjalan sesuai aturan.
Ombudsman Ingatkan Peserta TKA untuk Jujur
Selain mendorong masyarakat aktif menyampaikan pengaduan, Maneger Nasution mengingatkan peserta didik agar tetap mengedepankan kejujuran selama mengikuti TKA 2026.
Menurutnya, penyelenggaraan tes harus berjalan sesuai mandat pelayanan publik di bidang pendidikan dan terus mengalami perbaikan setiap tahunnya.
"Pesan kami kepada peserta, agar tetap mengedepankan kejujuran dalam mengikuti tes ini.
Kami juga berharap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan benar-benar sesuai dengan mandat dan ke depannya terus mengalami perbaikan setiap tahunnya," kata Maneger.
Melalui pemantauan di 34 provinsi dan pembukaan posko pengaduan, Ombudsman berharap pelaksanaan TKA 2026 berlangsung sesuai prosedur, transparan, serta memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh peserta.
Pengawasan publik pun menjadi bagian penting agar setiap siswa mendapatkan kesempatan mengikuti tes dengan fasilitas dan pelayanan yang semestinya. ***
