POJOKSATU.id - Lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah pesantren masih menghadapi persoalan pengakuan ijazah atau rekognisi.
Kendala ini terutama dirasakan ketika lulusan hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Padahal, kedua satuan pendidikan tersebut telah diakui sebagai bagian dari pendidikan formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Selain persoalan pengakuan ijazah, Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah juga menghadapi tantangan berupa rendahnya minat santri.
Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan, kesetaraan, dan kekhasan pendidikan formal pesantren.
Persoalan tersebut disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamal, Kunir, Blitar, Kiai Asmawi Mahfudz, saat menerima kunjungan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Kementerian Agama (Kemenag), Mastuki, Jumat (6/11/2026).
Lulusan Pendidikan Diniyah Formal Masih Terkendala Pengakuan Ijazah
Kiai Asmawi mengungkapkan, sejumlah lulusan Pendidikan Diniyah Formal masih mengalami hambatan administratif maupun sosial ketika ingin melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan.
Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan belum meratanya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kesetaraan ijazah PDF dengan ijazah pendidikan formal lainnya.
"Beberapa lulusan PDF masih menghadapi hambatan administratif maupun sosial saat ingin melanjutkan studi atau melamar kerja. Mungkin karena ketidaktahuan pemangku kepentingan terhadap kesetaraan ijazah tersebut," ungkapnya.
Merespons persoalan itu, Mastuki menyatakan akan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai kedudukan hukum Pendidikan Diniyah Formal kepada para pemangku kepentingan.
Pengakuan terhadap lulusan dan ijazah PDF juga akan menjadi salah satu pembahasan khusus.
Mastuki mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan internal Kemenag untuk membahas basis data lembaga dan santri PDF.
Koordinasi juga akan diperluas dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan keberadaan PDF sebagai satuan pendidikan formal di lingkungan pesantren.
"Kami akan yakinkan kepada para pemangku kepentingan positioning PDF dan juga satuan pendidikan muadalah ini.
Karena secara regulatif, melalui UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, satuan pendidikan ini diakui sama dan setara dengan pendidikan formal lainnya, yakni madrasah dan sekolah di semua jenjangnya. Ada diniyah ula, wustha, dan ulya," tegasnya.
Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Diakui Setara dengan Sekolah dan Madrasah
Pengakuan terhadap Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah sebagai pendidikan formal pesantren memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren, termasuk PDF dan Muadalah, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
Pendidikan Diniyah Formal memiliki tiga jenjang pendidikan, yaitu:
PDF Ula, jenjang pendidikan dasar tingkat awal.
PDF Wustha, jenjang pendidikan dasar tingkat lanjutan.
PDF Ulya, jenjang pendidikan menengah.
Sementara itu, Satuan Pendidikan Muadalah merupakan pendidikan pesantren yang diselenggarakan dengan kurikulum khas pesantren dan standar kompetensi lulusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengakuan kesetaraan tersebut bukan sekadar pengakuan terhadap keberadaan lembaga, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan lulusan dalam sistem pendidikan nasional.
Namun, pengakuan secara regulatif masih perlu disosialisasikan lebih luas. Tujuannya agar perguruan tinggi, instansi pemerintah, lembaga ketenagakerjaan, dan masyarakat memahami kedudukan ijazah kedua satuan pendidikan tersebut.
Orang Tua Belum Memahami Perbedaan Pendidikan Diniyah dan Madrasah
Selain persoalan pengakuan ijazah, Kiai Asmawi menyoroti masih rendahnya pemahaman orang tua santri mengenai perbedaan pendidikan diniyah dan madrasah.
Padahal, kedua jenis pendidikan tersebut kerap diselenggarakan secara berdampingan di lingkungan pesantren.
Menurut Kiai Asmawi, yang juga guru besar UIN SATU Tulungagung, kondisi tersebut terlihat dalam kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Kamal.
Hampir seluruh santri yang tinggal di pesantren mengikuti pembelajaran madrasah sekaligus Pendidikan Diniyah Formal.
"Di Pesantren Al-Kamal, hampir semua santri yang mukim belajar di madrasah dan diniyah.
Pagi hari mereka belajar di madrasah, malam hari belajar dengan pola diniyah formal. Jadi memang beban belajar santri berat. Tapi kebijakan pesantren selama ini tetap berjalan," jelasnya.
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa sebagian pesantren menyelenggarakan dua jalur pendidikan sekaligus.
Santri mengikuti pendidikan madrasah pada pagi hari, kemudian melanjutkan pembelajaran diniyah formal pada waktu lainnya.
Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren dalam mengelola beban belajar santri.
Kekhasan Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah pada Kajian Kitab Kuning
Sebagai satuan pendidikan formal khas pesantren, PDF dan Muadalah memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda dari sekolah dan madrasah pada umumnya.
Salah satu ciri utamanya adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada kajian kitab kuning atau kitab turats, penguasaan ilmu-ilmu keislaman, serta tradisi keilmuan pesantren.
Kekhasan tersebut terkadang belum sepenuhnya dipahami masyarakat umum, termasuk orang tua santri.
Padahal, salah satu alasan orang tua menitipkan anak ke pesantren adalah agar mereka memperoleh pendidikan agama secara lebih mendalam.
Di sisi lain, penyelenggaraan PDF dan Muadalah memberikan pilihan bagi pesantren untuk mempertahankan sistem pendidikan khasnya sekaligus memperoleh pengakuan sebagai bagian dari pendidikan formal nasional.
Persoalan pengakuan ijazah dan pemahaman masyarakat pun menjadi tantangan penting bagi pengembangan pendidikan formal pesantren.
Kemenag berencana memperkuat sosialisasi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kedudukan dan kesetaraan kedua satuan pendidikan tersebut dipahami para pemangku kepentingan. ***
