JEMBER, POJOKSATU.id - Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PP) Kahyangan Jember mencatatkan babak baru dalam transformasi kinerjanya setelah bertahun-tahun vakum menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat lilitan masalah finansial.
BUMD milik Pemkab Jember tersebut dipastikan segera menyetor dividen ke kas daerah pada awal tahun anggaran mendatang menyusul capaian surplus laba yang menembus angka Rp5,9 miliar pada tahun 2026 ini.
Direktur Utama PP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, menjelaskan bahwa capaian positif tersebut merupakan buah dari evaluasi total serta perombakan pola pengelolaan bisnis yang sebelumnya dinilai kurang optimal.
"Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada unsur pimpinan serta seluruh anggota Komisi C DPRD Jember yang telah menginisiasi agenda dengar pendapat hari ini guna memaparkan rekam jejak produksi, performa finansial sepanjang 2026, sekaligus proyeksi strategis menyongsong tahun 2027," ujar Gogot usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Jember, Senin (9/11/2026).
Sebagai langkah mendongkrak produktivitas, manajemen memberlakukan pergeseran metode budidaya dengan meninggalkan pola tumpangsari dan beralih sepenuhnya ke sistem monokultur agar setiap tanaman mendapatkan perawatan maksimal.
Selain itu, manajemen menyadari bahwa ketergantungan pada komoditas konvensional seperti karet dan kopi sudah tidak memadai akibat faktor usia tanaman yang tua, sehingga diversifikasi bisnis digencarkan secara masif.
PP Kahyangan memperluas area perkebunan tebu dari sebelumnya 71 hektar yang mendulang pemasukan di atas Rp5 miliar, kini diproyeksikan melonjak hingga mencapai kisaran 165 hektar.
"Ini salah satu upaya kami, agar pendapatan perusahaan bisa meningkat dan apalagi harga tebu juga dalam kondisi cukup baik," paparnya.
Tidak hanya tebu, manajemen juga merintis komoditas jagung yang ditargetkan mencapai 200 hektar pada tahun 2027.
Tidak berhenti di situ, PP Kahyangan juga membidik sektor hilirisasi peternakan ayam potong berkapasitas 70.000 ekor dengan estimasi investasi hingga Rp7 miliar.
Di balik tren positif tersebut, manajemen PP kahyangan sempat dihadapkan pada tantangan berat berupa sisa tunggakan pajak dari periode 2021 hingga 2025 senilai total Rp3 miliar.
Kendati demikian, berkat kedisiplinan arus kas, kewajiban pajak tahun berjalan 2026 sebesar Rp1,6 miliar telah dilunasi, sementara sisa utang peninggalan direksi terdahulu ditargetkan tuntas bersih pada kisaran 2029 hingga 2030.
Dengan pemulihan performa ini, PP Kahyangan yang sebelumnya berstatus badan usaha kurang sehat kini menatap target omzet Rp46 miliar di penghujung 2026, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp48 miliar pada proyeksi 2027.
"Kabar baiknya, setelah vakum sejak 2014 hingga 2025 tanpa berkontribusi bagi daerah, PDP Kahyangan dipastikan kembali menyetorkan pendapatan bagi hasil daerah (PAD) pada awal 2027 mendatang," pungkas Gogot.
