Kemenag Siapkan Kurikulum Pemberdayaan untuk MA dan Pesantren, Lulusan Ditargetkan Siap Kerja dan Berwirausaha

POJOKSATU.id - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyiapkan kurikulum pemberdayaan bagi siswa madrasah aliyah (MA) dan santri tingkat pendidikan menengah di pesantren.

Kebijakan ini diarahkan untuk membekali lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan agar siap memasuki dunia kerja atau membangun usaha secara mandiri.

Program tersebut menyasar lembaga pendidikan yang mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kelompok desil 1 sampai 4.

Pemerintah ingin menjadikan pendidikan madrasah dan pesantren sebagai salah satu jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan keluarga.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, keterampilan yang selama ini diberikan sebagai materi tambahan akan terus dikembangkan agar menjadi bagian yang lebih terstruktur dalam pendidikan tingkat menengah.

"Pengalaman menunjukkan melalui kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini sifatnya hanya tambahan keterampilan tertentu, tambahan skill tertentu, atau tambahan paket kajian tertentu, ini kita akan dorong terus agar baik madrasah maupun pesantren di level Aliyah juga dipersiapkan menjadi lulusan yang siap kerja maupun siap mandiri," kata Muhaimin melalui konferensi pers seusai rapat khusus pada Senin (19/10/2026).

Rapat tersebut membahas pengembangan ekosistem kemandirian pesantren, termasuk penguatan keterampilan peserta didik, pengembangan kegiatan ekonomi produktif, dan dukungan bagi pesantren yang telah memiliki usaha mandiri.

Keterampilan Tidak Lagi Sekadar Materi Tambahan

Menteri Agama Nasaruddin Umar sepakat dengan Muhaimin untuk mendorong perubahan pendekatan kurikulum di tingkat MA dan pesantren.

Selama ini, pelatihan keterampilan atau extra skill cenderung diberikan sebagai materi tambahan, seperti pelatihan keterampilan tertentu, pengembangan kemampuan praktis, atau paket kajian khusus.

Ke depan, pendekatan tersebut akan diarahkan menjadi satu paket kurikulum pemberdayaan yang terstruktur dan terintegrasi.

Dengan begitu, pembekalan keterampilan diharapkan menjadi bagian yang lebih terarah dalam mempersiapkan masa depan lulusan.

Pemerintah menargetkan dua jalur utama bagi lulusan MA dan pesantren.

Pertama, lulusan memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja pada tingkat pendidikan menengah sehingga lebih siap untuk diserap dunia kerja.

Kedua, lulusan mempunyai bekal untuk membangun usaha sendiri dan menjadi wirausahawan mandiri.

Melalui pendekatan tersebut, lulusan diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan sesuai bidang pendidikannya, tetapi juga mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk meningkatkan taraf hidup.

Mayoritas Peserta Didik Berasal dari Kelompok Desil 1-4

Pembaruan kurikulum ini dilatarbelakangi kondisi sosial ekonomi peserta didik di lingkungan madrasah dan pesantren.

Kemenag menaungi sekitar 80 ribu madrasah dan 42 ribu pondok pesantren. Menurut Nasaruddin Umar, mayoritas peserta didik di lembaga-lembaga tersebut berasal dari kelompok ekonomi desil 1 sampai 4.

Kelompok desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 hingga 4 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih rendah.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperkuat pendidikan berbasis pemberdayaan.

Pembekalan keterampilan dan kewirausahaan diharapkan dapat membuka peluang bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan sumber penghasilan sendiri.

Nasaruddin menilai alumni MA dan pesantren memiliki potensi untuk berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan.

Ia mengatakan, alumni pesantren dan MA umumnya memiliki karakter ulet, tidak manja, dan siap bekerja keras.

Dengan pembekalan kewirausahaan sejak dini, para santri diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sekaligus menjadi penggerak kegiatan ekonomi di daerahnya.

Pemerintah juga berharap pendekatan tersebut dapat membantu keluarga meningkatkan kesejahteraan sehingga anak-anak mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pesantren Didorong Menjadi Ekosistem Ekonomi Produktif

Selain menyiapkan kurikulum pemberdayaan, pemerintah membahas penguatan ekosistem kemandirian pesantren.

Pesantren yang telah mandiri secara ekonomi didorong untuk mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi ekosistem ekonomi produktif.

Pemerintah juga membahas alokasi anggaran untuk membantu pesantren yang sudah mandiri mengembangkan peran ekonomi tersebut.

Salah satu contoh yang disampaikan dalam pembahasan adalah komunitas agribisnis di Bandung yang mampu menopang kebutuhan pesantren sekaligus menghidupi masyarakat di sekitarnya.

Model tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi pesantren berpotensi memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar mendukung operasional lembaga pendidikan.

Melalui pengembangan usaha produktif, pesantren dapat berperan dalam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk melalui kegiatan usaha yang melibatkan lingkungan sekitar.

Pemerintah ingin mendorong model pemberdayaan seperti ini agar semakin banyak pesantren yang mampu mengembangkan potensi ekonominya secara berkelanjutan.

Libatkan Kementerian Lain dan Dukungan Dana CSR

Pengembangan kurikulum pemberdayaan dan ekosistem ekonomi pesantren tidak hanya akan melibatkan Kemenag dan Kemenko PM.

Pemerintah juga berencana menggandeng kementerian lain serta memanfaatkan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaksanaan program pemberdayaan, terutama bagi pesantren yang mayoritas santrinya berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan nyata di masyarakat.

Dengan demikian, pembekalan keterampilan dapat mendukung kesiapan lulusan memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha.

Pengembangan ekosistem ekonomi pesantren sekaligus diharapkan menciptakan manfaat bagi masyarakat di sekitar lembaga pendidikan.

Dengan jumlah madrasah dan pesantren yang besar, pemerintah melihat peluang untuk menjadikan lembaga pendidikan keagamaan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Harapan untuk Lulusan MA dan Pesantren

Rencana kurikulum pemberdayaan ini menempatkan kesiapan kerja dan kemandirian ekonomi sebagai bagian penting dari tujuan pendidikan tingkat menengah di madrasah dan pesantren.

Bagi lulusan, bekal keterampilan diharapkan membuka lebih banyak pilihan setelah menyelesaikan pendidikan.

Mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan memasuki dunia kerja sesuai kualifikasi atau merintis usaha berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Sementara itu, bagi pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi produktif berpotensi memperkuat kemandirian lembaga sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Meski demikian, keberhasilan program akan bergantung pada bagaimana kurikulum dirancang dan diterapkan sesuai kebutuhan peserta didik, potensi daerah, serta peluang kerja dan usaha yang tersedia.

Pada akhirnya, pembekalan keterampilan di MA dan pesantren diharapkan tidak berhenti sebagai materi pembelajaran.

Lebih dari itu, keterampilan tersebut diharapkan menjadi bekal nyata bagi lulusan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri, membantu keluarga, dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. ***