Berbeda dengan PPPK Dosen, PP Khusus untuk Guru PPPK Jadi PNS Belum Ada, Ini Dasar Hukum Peluangnya
Guru PPPK berpeluang mengikuti seleksi PNS 2027, tetapi belum memiliki PP khusus seperti PPPK Dosen yang mengatur pengadaan PNS.
Topik
#Pppk
12 artikel
Kemendagri Larang Kepala Daerah Rekrut Staf Baru, Ini Alasannya
Kemendagri meminta kepala daerah tidak merekrut staf baru di tengah penataan PPPK, kebutuhan guru, dan keterbatasan fiskal daerah.
Tahun 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Ini Syarat dan Aturannya
Guru PPPK paruh waktu akan diangkat penuh waktu mulai 2027. Simak syarat, aturan, dan mekanisme perubahan statusnya.
PPPK Paruh Waktu Kontrak 1 Tahun, Apakah Bisa Diperpanjang dan Diangkat Jadi Penuh Waktu?
PPPK paruh waktu memiliki perjanjian kerja 1 tahun yang dapat berlanjut melalui evaluasi kinerja dan pengusulan pengangkatan menjadi PPPK.
Jangan Gagal Paham, Rp18,9 Triliun Disuntik ke 546 Pemda, Bukan Cuma untuk Bayar PPPK dan Pegawai Paruh Waktu
Pemerintah mencairkan Rp18,9 triliun kepada 546 pemda untuk mengatasi krisis fiskal, belanja pegawai, dan pembangunan daerah.
PPPK Sekolah Rakyat 2026, Hasil CAT Sudah Keluar, SKT Dimulai 10 Agustus, Ini Jadwal Pengumuman Kelulusan
Hasil CAT PPPK Sekolah Rakyat 2026 sudah diumumkan. Peserta yang lolos wajib mengikuti SKT sebelum hasil akhir diumumkan.
Evaluasi Kinerja Jadi Syarat Utama PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu
Penilaian Kinerja sebagai Kunci Utama Keberlanjutan Kontrak dan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi ASN PPPK Penuh Waktu
Ini Alasan Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat 2026 Belum Diumumkan, BKN Ungkap Pengolahan Nilai Masih Berlangsung
Hasil seleksi kompetensi PPPK Sekolah Rakyat 2026 belum diumumkan. BKN menyebut pengolahan nilai masih berlangsung bersama Kemensos.
Banggar DPRD Jember Buka Rapat KUA 2027 untuk Publik, Bahas Defisit Anggaran hingga Nasib Ribuan PPPK
Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat kembali menggelar rapat secara transparan untuk disaksikan publik.
Jawa Barat Relatif Aman dari Aturan Belanja Pegawai 30 Persen APBD, Punya 23 Ribu PPPK dan Fiskal Masih Terjaga
Jawa Barat dinilai masih aman menerapkan batas belanja pegawai 30 persen APBD sehingga ribuan PPPK tidak terancam diberhentikan.
Guru dan Nakes PPPK Bisa Bernapas Lega, Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal meski Ada Aturan Belanja Pegawai 30 Persen APBD
Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal PPPK meski berlaku batas belanja pegawai 30 persen APBD dalam UU HKPD.
Isu Ancaman Pemberhentian Massal PPPK Masih Ramai, DPD RI Soroti Nasib Guru dan Nakes di Tengah Tekanan Fiskal Daerah
DPD RI menyoroti potensi pemberhentian PPPK guru dan nakes akibat tekanan fiskal daerah, namun pemerintah memastikan tidak ada PHK massal.