Tak Ada PHK, Pemkot Banjarmasin Jamin PPPK Tetap Bertahan Meski Anggaran Dibatasi
PPPK di Banjarmasin dipastikan aman dari PHK meski belanja pegawai dibatasi 30 persen pada 2027. Simak artikelnya sebagai berikut
Topik
12 artikel
PPPK di Banjarmasin dipastikan aman dari PHK meski belanja pegawai dibatasi 30 persen pada 2027. Simak artikelnya sebagai berikut
Gubernur Kepri usul gaji PPPK dibayar APBN karena belanja pegawai tembus 40 persen APBD. Simak artikelnya sebagai berikut
Wawako Diza buka orientasi PPPK Jambi 2026, tekankan peningkatan kualitas ASN dan pelayanan publik. Simak artikelnya sebagai berikut
Sebanyak 433 PPPK Mahulu ikut orientasi wajib, nilai jadi syarat utama perpanjangan kontrak kerja. Simak artikelnya sebagai berikut
Kontrak PPPK Kukar diperpanjang 5 tahun meski belanja pegawai capai Rp 2,7 triliun, ini alasan Pemkab. Simak artikelnya sebagai berikut
Wali Kota Lhokseumawe temui Kemendagri, perjuangkan kepastian gaji dan nasib 3.698 PPPK di tengah tekanan fiskal daerah. Simak artikelnya
Wali Kota Palangka Raya pastikan tidak ada pemberhentian PPPK meski belanja pegawai masih tinggi dan dilakukan efisiensi anggaran.
Gaji PPPK paruh waktu di Maluku Tengah tak merata, nakes hanya terima Rp500 ribu dan mempertanyakan kebijakan pemda. Simak artikelnya
Pemkab Bengkulu Tengah cari solusi atasi belanja pegawai yang melebihi batas, nasib PPPK jadi perhatian utama. Simak artikelnya
Pemkab Serang alihkan kas daerah dan gaji ASN ke Bank Banten senilai Rp3 triliun untuk dukung bank daerah. Simak artikelnya
Pemkot Mataram usulkan gaji PPPK ditanggung pusat untuk tekan belanja pegawai yang ditargetkan maksimal 30 persen pada 2027.
Puluhan PPPK Kukar mundur karena tak kuat penempatan kerja. Pemda tegaskan tak bisa pindah tugas sesuai aturan pusat. Simak artikenyanya