Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS Demi Efisiensi Anggaran itu Efektif? Klaim Penajaman Sasaran tapi Memakan Korban
Penonaktifan 11 juta PBI BPJS Kesehatan disebut demi efisiensi anggaran. Benarkah efektif dan berdampak pada keberlanjutan JKN?
Topik
12 artikel
Penonaktifan 11 juta PBI BPJS Kesehatan disebut demi efisiensi anggaran. Benarkah efektif dan berdampak pada keberlanjutan JKN?
Menkeu Purbaya ungkap pemerintah siapkan Perpres penghapusan tunggakan dan denda iuran BPJS Kesehatan kelas III.
Mensos Gus Ipul ungkap 54 juta warga miskin belum terima BPJS PBI, sementara 15 juta warga mampu justru masih tercover.
Rieke Diah Pitaloka ungkap data mengejutkan, 50 persen penduduk Indonesia miskin dan sindir Menkeu soal anggaran dan pendataan.
Pemprov Jabar pastikan warga miskin yang dicoret dari PBI BPJS tetap mendapat layanan kesehatan melalui verifikasi dan pembiayaan daerah.
Ketua DPRD Karawang soroti sengkarut data PBI-JK yang membuat 903 warga terancam kehilangan akses pengobatan gratis.
Menkeu Purbaya menegaskan APBN 2026 tetap ekspansif dan siap mendukung reaktivasi BPJS PBI demi layanan kesehatan warga.
DPR RI dan pemerintah sepakat layanan kesehatan tetap berjalan 3 bulan ke depan, iuran PBI BPJS Kesehatan dibayar negara.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penonaktifan massal PBI BPJS yang dinilai konyol dan merugikan pemerintah.
DPR dan pemerintah sepakat iuran BPJS PBI dibayar pemerintah selama tiga bulan agar layanan kesehatan tetap berjalan.
Pemprov Jabar menanggung iuran BPJS warga miskin PBI yang dicoret Kemensos agar pasien penyakit kronis tetap mendapat layanan kesehatan.
Peserta PBI BPJS dinonaktifkan lalu dialihkan ke mandiri padahal tak mampu bayar. Ini solusi agar tetap dapat layanan kesehatan.