APBD 2027 Harus Sehat: Saatnya Akhiri Obesitas Fiskal Kota Bandung
Anggota DPRD Kota Bandung mendorong reformasi struktur APBD 2027 agar belanja birokrasi berkurang dan pembangunan makin optimal.
Topik
9 artikel
Anggota DPRD Kota Bandung mendorong reformasi struktur APBD 2027 agar belanja birokrasi berkurang dan pembangunan makin optimal.
KDS usul TKD dikembalikan ke daerah, minta DBH panas bumi lebih adil, dan dorong rekrutmen PPPK tetap dibuka.
Belanja pegawai Sigi tembus 54 persen, gaji PPPK hanya 9 bulan. Ancaman layanan publik dan krisis anggaran mulai terasa.
PPPK di Kukar tidak dapat TPP karena belanja pegawai sudah 30 persen APBD 2026 ditambah gaji disebut pas-pasan.
Belanja pegawai Kota Malang belum capai batas 30 persen. Pemkot pilih cari solusi tanpa merumahkan PPPK dan menunggu kebijakan pusat.
Ancaman PHK massal PPPK muncul akibat aturan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD pada 2027. DPR minta pemerintah menunda aturan ini.
Pemkot Bontang memastikan tak membuka CPNS 2026. Anggaran minim dan belanja pegawai jadi alasan utama.
Gaji PPPK paruh waktu Lotim tetap dibayar tapi tak masuk komponen belanja pegawai. Lantas masuk kemana? Ini penjelasan pemda.
Komisi II DPR RI desak agar semua honorer segera diangkat PPPK. Kepmenpan RB No. 347 Tahun 2024 ditinjau. Batas belanja pegawai dibahas.