POJOKSATU.id - Kepastian terkait nasib rekrutmen CPNS 2026 di Kota Bontang akhirnya terjawab.
Pemkot Bontang secara resmi memastikan tidak mengajukan formasi rekrutmen CPNS maupun PPPK pada tahun 2026.
Keputusan tersebut bukan tanpa alasan.
Baca Juga: UPDATE CPNS 2026! BKN Ungkap Peluang Seleksi Bergantung Pada Ini
Faktor utama yang melatarbelakanginya adalah keterbatasan anggaran daerah.
Khususnya besarnya porsi belanja pegawai yang dinilai sudah membebani struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepastian ini sekaligus mematahkan harapan sebagian masyarakat yang menantikan pembukaan CPNS 2026 di daerah tersebut.
Baca Juga: THR 2026 Bukan Milik ASN Saja! Ini Daftar Lengkap Penerima dan Besaran Nominal untuk Tiap Golongan
Belanja Pegawai Jadi Pertimbangan Utama
Pemkot Bontang menilai kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk menambah ASN baru.
Pasalnya, belanja pegawai dalam APBD 2026 sudah menyentuh angka yang cukup tinggi.
Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, belanja pegawai Kota Bontang mencapai sekitar Rp650 miliar.
Nominal tersebut mendekati bahkan melampaui batas ideal proporsi belanja pegawai terhadap APBD.
Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan penambahan pegawai.
Pemkot Pilih Optimalkan ASN yang Ada
Alih-alih membuka rekrutmen baru, Pemkot Bontang memilih mengoptimalkan ASN yang sudah ada.
Pemerintah daerah akan fokus pada penataan internal, evaluasi beban kerja, serta distribusi pegawai agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
Langkah ini dinilai lebih realistis dibandingkan memaksakan rekrutmen CPNS 2026 yang berpotensi menambah beban keuangan jangka panjang.
Belum Ada Instruksi dari Pemerintah Pusat
Selain faktor anggaran, Pemkot Bontang juga menyebut belum adanya instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Tentunya terkait pembukaan formasi CPNS dan PPPK 2026 sebagai salah satu pertimbangan.
Selama belum ada arahan dan kebijakan nasional terkait rekrutmen ASN, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengajukan formasi.
Baca Juga: Science Camp GreenTrans Edu Satukan Kampus Eropa–ASEAN, Bahas Transformasi Hijau
Pernyataan Resmi BKPSDM Bontang
Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Dikutip dari KlikKaltim, 9 Februari 2026, Sudi Priyanto menjelaskan bahwa:
“Kami masih memanfaatkan ASN yang ada. Kalau menambah pegawai, itu akan menambah beban operasional keuangan daerah."
"Saat ini belanja pegawai sudah hampir di atas 30 persen,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan tidak membuka CPNS 2026 bukan bersifat sementara, melainkan hasil pertimbangan matang.
Dampak bagi Calon Pelamar CPNS
Keputusan Pemkot Bontang ini tentu berdampak langsung bagi masyarakat.
Khususnya calon pelamar CPNS yang berharap bisa mendaftar di daerah tersebut pada 2026.
Namun demikian, masyarakat tetap memiliki peluang mengikuti seleksi CPNS di daerah lain atau pada instansi pusat.
Jika pemerintah pusat membuka rekrutmen secara nasional.
Baca Juga: Bukan Sekadar Puasa, Ini 7 Strategi Bisnis Syariah Biar Cuan Makin Deras di Ramadhan
Evaluasi dan Peluang ke Depan
Pemkot Bontang membuka peluang evaluasi di tahun-tahun berikutnya.
Jika kondisi keuangan daerah membaik dan pemerintah pusat membuka ruang rekrutmen ASN baru, maka usulan formasi bisa saja dipertimbangkan kembali.
Untuk saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan fiskal.
Serta efektivitas pelayanan publik tanpa menambah beban anggaran.***
