Solusi Cegah PHK PPPK Mengemuka, Gubernur Siap Usul Gaji Diambil Alih Pusat
Gubernur usulkan gaji PPPK ditanggung pusat untuk cegah PHK dampak aturan belanja pegawai 30 persen APBD mulai 2027. Simak artikelnya
Topik
12 artikel
Gubernur usulkan gaji PPPK ditanggung pusat untuk cegah PHK dampak aturan belanja pegawai 30 persen APBD mulai 2027. Simak artikelnya
Sekda Tanjungpinang pastikan gaji PPPK aman meski ada isu beban APBD secara nasional. Simak artikelnya sebagai berikut ini
Batas 30% belanja pegawai APBD bikin khawatir. PPPK berisiko terdampak, daerah diminta segera sesuaikan anggaran. Simak artikelnya
TPP ASN Kutim 2026 dipangkas 62 persen akibat APBD turun. Bupati pastikan PNS dan PPPK kena dampak sama. Simak artikelnya sebagai berikut
Pemkab Parimo pastikan tidak ada kebijakan merumahkan PPPK meski isu efisiensi anggaran tengah ramai dibahas. Simak artikelnya
Mendagri Tito Karnavian meminta pemda memprioritaskan kesehatan jiwa anak dan remaja serta mengalokasikan anggaran khusus di APBD.
Imbas dari TKD dipangkas, gaji guru PPPK paruh waktu kini dibagi dua klaster dan nominalnya tak sampai Rp1 juta per bulan.
TPG guru menunggak masuk tahun anggaran baru. Simak dampaknya, kepastian hak guru, dan langkah aman menunggu pencairan.
Tunjangan PPPK paruh waktu 2026 ditentukan kuat oleh APBD daerah. Ini skema gaji dan faktor penentunya.
Isu TPP PNS dipangkas untuk memenuhi tunjangan PPPK memanas. Daerah dikabarkan mempertimbangkan pemotongan 10–30% akibat tekanan APBD.
Pemangkasan dana transfer pusat membuat daerah terpaksa berhemat, risiko gaji dan hak PPPK menjadi perhatian serius.
Gaji PPPK paruh waktu kini diambil dari tiga sumber berbeda: BOS, dana kapitasi, dan APBD, sesuai profesi guru, nakes, dan teknis.