Siap-siap, Kinerja PNS Lebih Transparan, BKN Luncurkan Fitur Kinerja Harian di e-Kinerja, Ini Penjelasannya
BKN mulai uji coba fitur Kinerja Harian pada e-Kinerja untuk memantau aktivitas PNS secara real-time dan terintegrasi dengan SIASN & SRIKAND

Penulis
Penulis
Artikel terbaru · halaman 51
BKN mulai uji coba fitur Kinerja Harian pada e-Kinerja untuk memantau aktivitas PNS secara real-time dan terintegrasi dengan SIASN & SRIKAND
PGRI dan Disdik Cilegon ungkap 441 guru honorer belum masuk skema PPPK, dengan honor hanya Rp500 ribu–Rp1 juta dari dana BOS.
1.293 PPPK paruh waktu di Bangka Tengah siap menerima SK dan menandatangani kontrak satu tahun tanpa perubahan hak penghasilan.
Kepmen PAN-RB No. 16/2025 atur pembayaran gaji minimal & tunjangan PPPK Paruh Waktu sesuai UMP/kompensasi honorer. Yuk simak artikelnya
Revisi UU ASN dikabarkan akan mengatur ulang skema PPPK agar lebih adil, dengan kepastian kontrak dan ruang karier yang lebih jelas.
Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan ada tiga syarat mutlak agar kontrak PPPK bisa diperpanjang: kebutuhan, anggaran, dan kesediaan. Yuk simak
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan status PPPK berbeda dari PNS dan setara PKWT, serta berdampak besar pada beban fiskal negara.
Aria Bima usulkan ASN (termasuk dosen) bisa jadi caleg cukup dengan cuti tanpa gaji, demi tingkatkan kualitas DPR. Yuk simak artikel berikut
Kontrak PPPK Paruh Waktu ditetapkan 1 tahun sesuai KepmenPAN-RB 16/2025. Perpanjangan bergantung pada evaluasi kinerja triwulan dan tahunan.
PPPK Paruh Waktu tetap mendapat tunjangan, BPJS, fasilitas kerja, dan THR. Regulasi baru menegaskan hak dasar ASN tidak dikurangi.
Honorer terancam kehilangan pekerjaan karena PPPK bukan pegawai permanen. Kontrak bisa berakhir meski telah mengabdi bertahun-tahun.
Rangkuman soal literasi digital Profiling ASN 2025 lengkap dengan materi, contoh pertanyaan dasar hingga lanjutan, serta jawabannya.
BKN menegaskan kontrak PPPK tidak selalu diperpanjang. Perpanjangan bergantung anggaran, kinerja, kebutuhan jabatan, dan batas usia pensiun.
PermenPAN-RB 6/2024 menghapus batas kontrak 5 tahun PPPK. Kontrak bisa diperpanjang hingga pensiun berdasarkan kinerja dan kebutuhan jabatan
Keputusan MenPAN-RB 16/2025 menetapkan 7 jabatan honorer yang bisa diisi lewat PPPK Paruh Waktu, termasuk guru, nakes, & teknis operasional
MenPAN-RB Rini Widyantini menegaskan PPPK bersifat kontraktual seperti PKWT, berbeda dengan PNS yang berstatus tetap dan berkarier jangka
BKN menegaskan status honorer akan dihapus 31 Desember 2025. Honorer wajib ikut seleksi PPPK atau mencari pekerjaan di luar pemerintahan.
MenPAN RB: PPPK yang ingin jadi PNS tetap harus ikut seleksi CPNS agar sesuai meritokrasi dan karier jangka panjang. Yuk Simak Artikelnya
Kepala BKN Zudan Arif menegaskan bahwa skema PPPK Paruh Waktu hanya berlaku tahun ini dan akan dihapus karena bersifat sementara.
Skema baru PPPK: penghapusan kontrak 5 tahun dan hak pensiun mulai dikaji agar PPPK makin sejajar dengan PNS. Yuk saimak artikel berikut
DPR menegaskan revisi UU ASN tidak membahas penyetaraan PPPK ke PNS. Arah utama revisi hanya menindaklanjuti putusan MK soal KASN.
Puluhan PPPK paruh waktu di Lombok Tengah mengundurkan diri karena beban kerja berat seperti pegawai full time serta penghasilan yang tetap
MenPAN RB Rini Widyantini menegaskan, setiap alih status PPPK ke PNS wajib melalui proses seleksi formal, tanpa pengecualian. Yuk simak
MenPAN RB Rini Widyantini menegaskan bahwa PPPK tidak bisa langsung jadi PNS tanpa tes, karena beban kerja hingga 30 tahun harus diperhitung