POJOKSATU.ID - Kekhawatiran besar tengah menyelimuti ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Mereka yang telah mengabdi puluhan tahun mulai melihat realitas bahwa status baru mereka sebagai PPPK ternyata tidak menjamin masa depan yang sepenuhnya aman.
Perjuangan panjang honorer berpotensi berakhir begitu saja tanpa status permanen.
Meskipun pemerintah sebelumnya sempat memberi harapan lewat peningkatan kesejahteraan, kenyataannya kontrak PPPK tetap menyimpan risiko besar.
Baca Juga: Aron Geller asal Rusia Bukan Israel, Tim Kuasa Hukum Somasi Puluhan Media
Di tengah perubahan kebijakan ASN, kekhawatiran bahwa pengabdian panjang honorer bisa digantikan pegawai baru semakin terasa nyata.
PPP K Hanya Pegawai Kontrak, Bukan Permanen
Artikel tersebut menyoroti pernyataan yang sering disampaikan birokrasi, PPPK bukan PNS, melainkan pegawai kontrak profesional.
Artinya, meski status mereka naik dari honorer, mereka tidak memiliki jaminan permanensi layaknya PNS.
Ketika kontrak selesai, perpanjangan tidak otomatis dilakukan tergantung pada kinerja, kebutuhan instansi, dan kondisi anggaran.
Baca Juga: Fakta Terbaru TPG TW 4! Guru ASN Belum Cair Sama Sekali, Non-ASN Sudah Masuk Sejak Awal November
Inilah yang membuat ribuan honorer resah. Perjuangan bertahun-tahun, pengabdian panjang.
Hingga loyalitas yang tak tergoyahkan tidak selalu menjadi jaminan bahwa kontrak mereka akan terus diperpanjang.
Janji Kesejahteraan yang Manis Tapi Tidak Kokoh
Banyak honorer sempat merasakan angin segar ketika pemerintah mulai membuka jalan PPPK.
Dari gaji yang sangat rendah, bahkan disebutkan gaji Rp 300 ribu, mereka kemudian mendapat skema baru yang dinilai lebih manusiawi bahkan beberapa fasilitas disebut bisa mendekati PNS.
Namun, dari media tersebut, mengingatkan bahwa kegembiraan tersebut hanya bersifat sementara.
Sebab, meskipun PPPK menerima peningkatan gaji dan tunjangan, mereka tetap berada dalam lingkar ketidakpastian karena statusnya kontraktual.
Banyak PPPK Bisa Berakhir Saat Kontrak Selesai
Poin paling mengkhawatirkan dari artikel tersebut adalah dugaan bahwa akan banyak PPPK yang berakhir.
Hal ini terjadi karena PPPK bukanlah pegawai permanen yang dilindungi dengan masa kerja panjang seperti PNS.
Ketika kontrak mencapai masa akhir, instansi memiliki kewenangan penuh untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang.
Lebih buruk lagi, pengabdian panjang honorer berpotensi digantikan oleh pegawai baru, terutama bila instansi membutuhkan kompetensi berbeda atau jika kebijakan kepegawaian berubah.
Dengan demikian, loyalitas bukan lagi faktor utama melainkan penilaian kinerja dan kebutuhan jabatan.
Gelombang Pensiun Tidak Menjamin Keberlanjutan Honorer
Dalam artikel disebutkan bahwa jumlah tenaga honorer yang memasuki masa pensiun mencapai puluhan ribu.
Namun, fakta ini tidak otomatis memberikan ruang aman bagi honorer lain untuk tetap bekerja.
Kekhawatiran tetap muncul bahwa posisi kosong dari pegawai pensiun justru bisa diisi pegawai baru atau PPPK lain dengan kompetensi lebih tinggi.
Kondisi ini menciptakan dilema besar, honorer yang telah mengabdi lama tetap berisiko kehilangan pekerjaan, meskipun kebutuhan pegawai tinggi.
Dilema Besar, Pengabdian vs Sistem Kontrak
Para honorer kini berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa sistem ASN yang baru tidak lagi memberikan ruang untuk status tetap.
Setelah status honorer dihapus, mereka harus menerima bahwa PPPK adalah bentuk hubungan kerja berbasis kontrak.
Baca Juga: TPG TW 4 Non-ASN Sudah Mengalir di Banyak Daerah! Cek Daftar Terbarunya!
Artinya, stabilitas pekerjaan sepenuhnya bergantung pada evaluasi kinerja dan kebijakan anggaran.
Di sisi lain, instansi pemerintah pun memiliki tanggung jawab menjaga efisiensi, sehingga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran sebelum memperpanjang kontrak.
Kekhawatiran para honorer mengenai status PPPK terbukti bukan tanpa alasan, meski skema ini membawa peningkatan kesejahteraan.
Sifatnya yang kontrak dan non-permanen tetap menyisakan ketidakpastian.
Baca Juga: Motif Penculikan Alvaro Diduga Sakit Hati Ayah Tiri Korban Alex Iskandar, Cemburu Buta Sama Ibunya
Realitas yang mengemuka kini adalah banyak PPPK terancam berakhir masa kerjanya saat kontrak selesai.
Menunjukkan bahwa pengabdian bertahun-tahun tidak lagi menjadi jaminan mutlak untuk kelanjutan karier.
Sistem ini menciptakan sebuah dinamika baru dalam manajemen ASN. Oleh karena itu, para honorer kini harus mempersiapkan diri menghadapi sistem kontrak yang semakin ketat.
Kedepannya, keberlanjutan status mereka akan didasarkan sepenuhnya pada kompetensi dan evaluasi kinerja yang berbasis persaingan.***
