Ammar Zoni Minta Keringanan Hukum ke Presiden, Publik Disentil dengan Klaim Dirinya Sebagai Aset Bangsa
Ammar Zoni mengaku menulis surat ke Presiden Prabowo meminta keringanan hukum dan rehabilitasi atas kasus narkoba.
Kategori
Nasional
12 artikel
BPJS PBI Sempat Ricuh, Menkeu Purbaya Tegaskan Siap Cairkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi Kepesertaan
Menkeu Purbaya menegaskan APBN 2026 tetap ekspansif dan siap mendukung reaktivasi BPJS PBI demi layanan kesehatan warga.
Era Toleransi Berakhir, Ketua MA Sunarto Tegaskan Hakim Korup Tak Punya Pilihan Selain Penjara
Ketua MA Sunarto menegaskan tak ada toleransi bagi hakim korup. Sekecil apa pun pelanggaran, pilihannya berhenti atau dipenjara.
Gelombang 4 Gerakan Anak Negeri Langsung Salurkan Bantuan 52 Seragam di Aceh Tamiang, Lanjut Tempuh 270 Kilometer ke Bireuen
Gerakan Anak Negeri salurkan bantuan seragam dan perlengakapan sekolah di Aceh Tamiang lanjut ke Kabupaten Bireuen. Total 1000 paket seragam
Anak Pahlawan Revolusi Mayjen Sutoyo Wafat, Letjen Agus Widjojo Dimakamkan di TMP Kalibata
Letjen Purn Agus Widjojo meninggal dunia pada Minggu (8/2). Agus merupakan anak pahlawan revolusi Sutoyo dan saat ini menjabat Dubes.
Puasa Ramadan 1447 H menjadi momen refleksi untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah yang adil, transparan, dan penuh keberkahan.
Puasa Ramadan 1447 H menjadi momen refleksi untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah yang adil, transparan, dan penuh keberkahan
Pelaku Pemukulan Ojol Kembangan Ternyata Oknum Kapten CPM TNI, Komandan Paspampres Beri Penjelasan
Ojek Online (ojol) di Kembangan Jakarta Barat ternyata dianiaya oleh oknum Kapten TNI Antoni dari Mabes TNI. Pelaku bukan anggota Paspampres
Status PBI BPJS Mendadak Nonaktif, Menkeu Purbaya Murka: Ini Konyol dan Bikin Pemerintah Rugi
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penonaktifan massal PBI BPJS yang dinilai konyol dan merugikan pemerintah.
Heboh Hakim yang Di OTT KPK Hanya Diberhentikan Sementara Oleh MA, Tapi Siap Juga Dicopot Dengan Tidak Hormat
MA copot sementara pimpinan PN Depok usai OTT KPK terkait dugaan suap Rp850 juta. MA sebut tindakan tersebut mencoreng martabat hukum.