JAKARTA, POJOKSATU.id - Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa kawasan Hutan Kota UI tidak masuk dalam area yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Adapun tanah yang menjadi usulan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut terletak di bagian kampus yang mengarah ke wilayah Jakarta.

Kendati demikian, pemanfaatannya masih perlu melalui sejumlah tahapan evaluasi untuk memastikan kesesuaian fungsi dan peruntukan lahan.

Pernyataan tersebut disampaikan UI sebagai respons atas perhatian masyarakat terhadap rencana pendirian Sekolah Rakyat yang sebelumnya menjadi pembahasan dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur DKI Jakarta.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, mengungkapkan bahwa bidang tanah yang diajukan untuk proyek tersebut berada di luar area Hutan Kota UI.

Menurutnya, UI tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan hutan kota dan melindungi ekosistem di dalamnya.

Oleh karena itu, rencana penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat tidak berarti mengorbankan upaya menjaga kelestarian lingkungan kampus.

"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Erwin.

Ia menjelaskan, status tanah yang dikelola oleh UI merupakan tanah negara. Dengan status tersebut, pemanfaatannya dapat diarahkan untuk kepentingan publik sesuai kebutuhan negara.

Erwin turut menyampaikan bahwa lingkungan kampus masih memiliki sejumlah bidang tanah yang sudah siap dikembangkan dan berpotensi digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Namun, setiap rencana penggunaan lahan tetap harus melewati proses kajian terlebih dahulu.

Penilaian tersebut diperlukan agar pemanfaatannya tidak menyimpang dari ketentuan maupun fungsi kawasan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, UI memandang rencana pendirian Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk dukungan dunia pendidikan tinggi terhadap pemerataan kesempatan belajar di Indonesia.

Kehadiran program tersebut diharapkan mampu menjangkau anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi agar memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Meski telah menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut, UI menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan secara final area yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Erwin mengatakan, keputusan mengenai lokasi berada di tangan pemerintah. Sebelum ditetapkan, setiap calon lokasi harus melewati pemeriksaan kondisi lapangan, survei kesiapan, kajian kelayakan, hingga peninjauan kesesuaian penggunaan tanah.

Untuk mendukung proses tersebut, UI akan menjalin pembahasan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial.

Ketiga pihak akan berkoordinasi dalam mengidentifikasi lokasi yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.

Melalui koordinasi dan penilaian tersebut, diharapkan tersedia lahan yang layak untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat tanpa menimbulkan persoalan terkait pemanfaatan kawasan.

Rencana ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

UI berharap pengembangan fasilitas pendidikan dapat dilakukan tanpa mengganggu keberadaan ruang hijau di lingkungan kampus.

Dengan begitu, penyediaan akses pendidikan dan perlindungan Hutan Kota UI tetap dapat menjadi dua kepentingan yang berjalan berdampingan.***