JAKARTA, POJOKSATU.id - Pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung rencana pelaksanaan sekolah swasta gratis mulai 2027.
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dasar yang tidak dipungut biaya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyampaikan bahwa dana untuk merealisasikan kebijakan tersebut telah masuk dalam anggaran yang disiapkan pemerintah bersama DPR.
“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu.
Kendati demikian, seluruh sekolah swasta tidak serta-merta akan mendapatkan fasilitas sekolah gratis dari pemerintah.
Akan ada proses pendataan dan verifikasi untuk menentukan satuan pendidikan yang memenuhi ketentuan sebagai penerima program.
Lalu menjelaskan, karakteristik sekolah swasta di Indonesia sangat beragam, termasuk dari sisi fasilitas dan program pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik.
Sebagian sekolah bahkan menjalankan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional, termasuk International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.
“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” ujar Lalu.
Politisi PKB tersebut menyebut Kemendikdasmen saat ini sedang melakukan penyusunan daftar sekolah swasta yang nantinya dipertimbangkan untuk masuk dalam program tersebut.
“Ada juga swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional tetapi juga ada kurikulum tambahan baik IB (International Baccalaureate), Cambridge, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang dibuat daftarnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” lanjutnya.
MK Tegaskan Pendidikan Dasar Wajib Dijamin Tanpa Biaya
Rencana pemberian sekolah gratis bagi sebagian sekolah swasta tidak terlepas dari putusan MK yang dibacakan pada Mei 2025.
Melalui putusan tersebut, MK menyatakan pemerintah pusat serta pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pendidikan dasar dapat diakses masyarakat tanpa pungutan biaya.
Cakupan ketentuan tersebut meliputi pendidikan SD, SMP, madrasah maupun jenjang yang sederajat, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta.
Meski begitu, MK tidak menyamaratakan seluruh sekolah swasta dalam penerapan kebijakan tersebut.
Pertimbangan mengenai kondisi keuangan dan karakteristik masing-masing sekolah menjadi salah satu dasar adanya pengecualian bagi satuan pendidikan tertentu.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan kondisi sekolah dan madrasah swasta yang menyediakan pendidikan dasar di Indonesia memiliki latar belakang pembiayaan yang berbeda-beda.
“Mahkamah juga memahami bahwa seluruh sekolah/madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatarbelakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik,” ujar Enny, dikutip dari laman MK.
Salah satu pertimbangan yang diperhatikan adalah keberadaan sekolah yang memberikan materi atau kurikulum tambahan di luar standar kurikulum nasional.
Program pendidikan internasional maupun keagamaan tertentu dapat menjadi identitas sekaligus keunggulan yang ditawarkan sekolah kepada calon siswa.
Menurut MK, keputusan peserta didik untuk memilih sekolah dengan karakteristik khusus tersebut tidak selalu berkaitan dengan terbatasnya pilihan untuk mengakses sekolah negeri.
Pilihan tersebut juga dapat didasarkan pada pertimbangan orang tua dan peserta didik terhadap program, fasilitas, maupun keunggulan pendidikan yang ditawarkan.
“Dalam kasus ini, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah tertentu,” kata Enny.
Oleh karena itu, penerapan program sekolah swasta gratis pada 2027 nantinya akan ditentukan setelah pemerintah menyelesaikan proses verifikasi terhadap satuan pendidikan yang menjadi sasaran.
Dana sekitar Rp5 triliun yang telah disiapkan pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan dasar, terutama bagi siswa di sekolah swasta yang memenuhi persyaratan program.***






