Tak Terima Prabowo Ikut 'Kotor', Rocky Gerung Usul Gibran Mundur saja, Suara Wantimpres atau Pribadi? Sama-sama Bawa Konsekuensi

JAKARTA, POJOKSATU.id - Rocky Gerung kembali 'bersuara', kali ini anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat berbincang dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 8 Oktober 2026.

Rocky menilai pengunduran diri Gibran bisa menjadi langkah politik untuk meredakan keresahan publik sekaligus mencegah Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Rocky bahkan menyebut pengunduran diri sebagai pilihan yang elegan.

"Di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri," kata Rocky dalam tayangan tersebut sebagaimana dilihat Pojoksatu.id, Minggu 11 Oktober 2026.

Ia kemudian menjelaskan alasan di balik usulannya.

"Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangannya yang ilegal," ujarnya.

Pernyataan itu sontak menjadi bahan perbincangan.

Sebab, Rocky kini bukan hanya dikenal sebagai pengamat politik yang bebas mengkritik pemerintah dari luar, tetapi juga telah menjadi bagian dari lingkungan penasihat Presiden Prabowo.

Di sinilah politik menghadirkan ironi yang menarik untuk dicermati.

Rocky berada di lingkaran kekuasaan, tetapi justru menyarankan orang nomor dua di pemerintahan untuk meninggalkan kursinya.

Jika tujuannya melindungi presiden, apakah pengunduran diri wakil presiden memang menjadi jalan paling elegan?

Atau, jangan-jangan politik kita sudah sampai pada tahap ketika persoalan yang rumit harus diselesaikan dengan satu kalimat sederhana: mundur saja?

Penjelasan Rocky Kenapa Gibran Lebih Baik Mundur

Dalam penjelasannya di YouTube Akbar Faizal Uncensored, Rocky mengaitkan usulan tersebut dengan keresahan masyarakat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Menurut Rocky, polemik tersebut tidak seharusnya membuat Presiden Prabowo ikut dikait-kaitkan.

Ia menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi langkah untuk meredakan situasi politik yang berkembang.

Namun, usulan itu tetap merupakan pandangan politik Rocky, bukan perintah hukum yang harus dijalankan Gibran.

Ada perbedaan penting antara menyarankan seseorang mengundurkan diri dan menyatakan seseorang wajib kehilangan jabatan berdasarkan putusan hukum.

Putusan MK terkait perkara tersebut tidak memerintahkan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Karena itu, usulan Rocky harus ditempatkan sebagai pendapat politik, bukan sebagai konsekuensi hukum langsung dari putusan tersebut.

Di sinilah istilah elegan menjadi menarik untuk diperdebatkan. Elegan bagi siapa?

Bagi Presiden yang tidak ingin terus terseret polemik? Bagi masyarakat yang menginginkan persoalan segera selesai?

Atau bagi Gibran sendiri, yang justru diminta meninggalkan jabatan yang diperolehnya melalui proses politik dan konstitusional?

Sebab, dalam politik, sebuah langkah bisa terlihat elegan bagi satu pihak, tetapi menjadi persoalan besar bagi pihak lain.

Apalagi, pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar urusan seseorang mengemasi barang dari kantor.

Ada konsekuensi politik, kelembagaan, dan konstitusional yang tidak bisa diabaikan.

Suara Wantimpres atau Pribadi?

Ada persoalan lain yang tak kalah menarik.

Apakah usulan Gibran mengundurkan diri itu suara Rocky yang Wantimpres atau Rocky yang pribadi?

Namun, dalam sineas tayangan Akbar Faizal Uncensored, ia menegaskan bahwa usulan agar Gibran mundur merupakan pandangan pribadinya, bukan pernyataan resmi lembaga.

Pembedaan itu penting. Sebuah pendapat personal tidak otomatis menjadi sikap resmi Presiden atau Wantimpres.

Tetapi, publik juga wajar bertanya mengapa pernyataan seorang penasihat presiden memiliki bobot politik yang berbeda dibandingkan komentar pengamat biasa.

Ketika seseorang berbicara sebagai pengamat, publik menilai pendapatnya sebagai bagian dari perdebatan politik.

Ketika orang yang sama telah berada di lingkungan penasihat presiden, setiap pernyataannya berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara pandangan pribadi dan posisinya dalam pemerintahan.

Rocky boleh menyebut usulan tersebut sebagai pendapat pribadi.

Namun, jabatan yang disandangnya tetap menjadi bagian dari konteks yang membuat pernyataan itu menarik perhatian.

Ironinya, orang yang berada dekat dengan pusat kekuasaan justru menyampaikan usulan yang berpotensi mengguncang salah satu posisi tertinggi dalam pemerintahan.

Kalau memang hanya pendapat pribadi, tentu publik perlu memahami batasnya.

Tetapi kalau pendapat itu dimaksudkan sebagai masukan politik kepada presiden, wajar pula jika masyarakat bertanya apa pertimbangan dan konsekuensi yang menyertainya.

Jangan sampai jabatan dianggap penting ketika memberikan akses untuk berbicara langsung kepada presiden, tetapi mendadak tidak relevan ketika pernyataannya menimbulkan polemik.

Pada akhirnya, rekam jejak masa lalu tidak bisa menjadi kartu bebas untuk menghindari pertanyaan pada masa sekarang.

Rocky Gerung boleh menyarankan Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Publik pun boleh mempertanyakan apakah usulan itu merupakan solusi yang masuk akal, apakah dampaknya telah dipertimbangkan, dan bagaimana pernyataan tersebut berkaitan dengan posisinya sebagai anggota Wantimpres.

Demokrasi justru membutuhkan ruang untuk memperdebatkan usulan semacam itu tanpa mengubah pendapat politik menjadi vonis hukum.

Sebab, dalam politik, menyarankan orang lain turun dari kursi memang relatif mudah.

Yang sulit adalah menjelaskan mengapa itulah pilihan terbaik, siapa yang akan menanggung akibatnya, dan apakah persoalan yang mendasarinya benar-benar selesai setelah kursi itu ditinggalkan.