JAKARTA, POJOKSATU.id, Menjadi pengkritik pemerintah memang punya keistimewaan. Seperti Rocky Gerung, salah satunya.
Bisa bicara keras, membedah kebijakan, menyentil pejabat, bahkan sesekali membuat orang yang dikritik merasa perlu menarik napas panjang.
Rocky Gerung tahu betul cara memainkan peran itu.
Selama bertahun-tahun, ia tampil sebagai salah satu pengkritik pemerintah yang paling vokal. Kata-katanya tajam. Sindirannya pedas.
Diksi yang dipilih pun kadang membuat orang bertanya-tanya: ini sedang berdebat atau sedang membagikan rapor kecerdasan lawan bicara?
Kata dungu, misalnya, bukan barang asing dalam perbendaharaan kritik Rocky.
Dalam wawancara dengan Deutsche Welle pada April 2019, Rocky bahkan mengatakan, "Saya menikmati kedunguan mereka."
Saat itu, ia juga menegaskan bahwa kritiknya terhadap Jokowi bukan berarti dirinya mendukung Prabowo.
Pesannya jelas: jangan buru-buru memasukkannya ke dalam barisan pendukung calon presiden tertentu. Ia ingin berdiri sebagai pengkritik kekuasaan.
Bagus. Demokrasi memang membutuhkan orang yang berani mengkritik pemerintah.
Kalau semua orang hanya mengangguk, rapat kabinet bisa-bisa berubah menjadi lomba mengangguk nasional.
Masalahnya, menjadi pengkritik pemerintah juga punya konsekuensi.
Apalagi jika kritik disampaikan dengan bahasa yang tidak selalu ramah di telinga orang lain.
Sebab, kalau orang lain dianggap dungu ketika berbeda pandangan, jangan heran bila suatu hari ada orang yang membalas dengan penilaian serupa.
Namanya juga ruang publik. Bukan ruang tamu pribadi yang semua tamunya wajib memuji tuan rumah.
Dulu Ogah Masuk, Kini Enak Duduk
Ada satu hal menarik dari perjalanan Rocky.
Dahulu, ia dikenal nyaman berada di luar lingkaran kekuasaan.
Posisi itu memberinya kebebasan untuk mengkritik siapa saja tanpa harus ikut memikirkan bagaimana rasanya duduk di kursi pemerintahan.
Lalu datanglah babak baru.
Pada 2 Oktober 2026, sosok yang oleh para pendukungnya kala itu diyakini sebagai filsuf, dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres Presiden Prabowo Subianto.
Tiba-tiba, pengamat, yang selama ini berada di luar pagar kini memperoleh tempat di lingkungan Istana.
Tentu, masuk Wantimpres bukan berarti otomatis menjadi pendukung semua kebijakan pemerintah.
Lembaga penasihat justru semestinya menjadi tempat menyampaikan pertimbangan kritis kepada presiden.
Tetapi, publik juga tidak sedang mengalami amnesia massal.
Orang masih ingat bagaimana Rocky pernah menjelaskan bahwa kritiknya kepada Jokowi bukan karena dirinya mendukung Prabowo.
Ia ingin dipandang sebagai orang yang berdiri di atas prinsip, bukan sekadar berpindah dukungan mengikuti pergantian penguasa.
Sekarang Prabowo sudah menjadi presiden, dan Rocky berada di dalam lembaga penasihatnya.
Apakah ini pengkhianatan terhadap prinsip? Belum tentu.
Namun, pertanyaan mengenai konsistensi tentu sah diajukan.
Sebab, publik berhak mengetahui apakah seorang pengkritik tetap akan bersuara ketika kebijakan yang perlu dikritik justru datang dari pemerintahan tempat ia duduk di dalamnya.
Jangan sampai prinsip oposisi hanya terdengar merdu ketika seseorang belum mendapatkan kursi.
Baru 4 Hari Dicaci Sudah Ngeluh
Babak berikutnya tak kalah menarik.
Setelah dilantik, Rocky mengaku mendapat cacian, hinaan, dan pelecehan dari publik.
Dalam sebuah acara pada 6 Oktober 2026, ia bahkan meminta Syahganda Nainggolan, Kepala Bakom RI yang baru, membantu memulihkan nama baiknya.
Di sinilah ironi itu terasa.
Orang yang selama bertahun-tahun terbiasa melontarkan kritik keras kini merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi sasaran kritik.
Tentu saja, tidak semua cacian bisa dibenarkan. Mengkritik pilihan politik seseorang berbeda dengan menghina pribadi.
Publik boleh mempertanyakan keputusan Rocky menerima jabatan, tetapi tidak otomatis berhak merendahkan martabatnya.
Namun, ada pertanyaan sederhana yang layak diajukan.
Ketika Rocky menyebut orang lain dungu, apakah ia selalu memikirkan bagaimana perasaan orang yang mendengarnya?
Ketika ia melontarkan sindiran tajam kepada pemerintah dan para pendukungnya, apakah ia berharap semua orang akan menerima kata-katanya dengan senyum dan ucapan terima kasih?
Rasanya tidak.
Karena itu, ketika kritik berbalik arah, persoalannya bukan siapa yang paling keras mengeluh.
Persoalannya adalah apakah standar yang sama berlaku bagi semua orang.
Kalau kritik dianggap penting ketika diarahkan kepada pemerintah, kritik semestinya juga diterima sebagai bagian dari demokrasi ketika diarahkan kepada pengkritik pemerintah.
Tentu bukan berarti Rocky harus diam saat dihina. Ia berhak membela diri. Tetapi, publik juga berhak meminta penjelasan atas perubahan posisi politiknya.
Dulu Mengkritik dari Luar, Sekarang Diuji dari Dalam
Rocky pernah mengatakan bahwa ia mengkritik Jokowi bukan karena mendukung Prabowo.
Kini, setelah Prabowo berkuasa dan dirinya masuk Wantimpres, pernyataan itu kembali relevan.
Bukan untuk menghakimi bahwa Rocky pasti berubah haluan, melainkan untuk menguji apakah prinsip yang dahulu ia suarakan masih tetap hidup.
Sebab, mengkritik pemerintah dari luar memang berbeda dengan memberikan nasihat dari dalam.
Yang pertama bisa dilakukan lewat diskusi, wawancara, atau panggung publik.
Yang kedua menuntut keberanian untuk menyampaikan pertimbangan yang mungkin tidak selalu menyenangkan presiden.
Di sinilah publik sebaiknya menunggu bukti, bukan sekadar terpukau oleh ucapan.
Apakah Rocky akan tetap tajam ketika kebijakan pemerintah perlu dikoreksi?
Apakah ia akan menyampaikan keberatan ketika ada keputusan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan yang selama ini ia perjuangkan?
Atau, jangan-jangan, setelah duduk di kursi Wantimpres, kata-kata yang dahulu begitu tajam mendadak harus melewati proses penyaringan yang lebih panjang?
Kita belum tahu.
Yang jelas, kursi Wantimpres bukan sekadar tempat untuk membuktikan bahwa seorang pengamat bisa masuk Istana.
Kursi itu juga menjadi ujian bagi prinsip yang selama ini ia jual kepada publik.
Sebab, kalau dulu Rocky meminta pemerintah tidak antikritik, sekarang ia pun perlu menunjukkan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik.
Demokrasi tidak menyediakan hak istimewa untuk selalu menjadi pengkritik tanpa pernah dikritik.
Dan soal dungu, barangkali ada satu pelajaran sederhana: kata-kata memang bisa meluncur dengan mudah ketika diarahkan kepada orang lain.
Namun, ketika arah angin berubah, barulah terasa bahwa ruang publik bukan panggung dengan satu orang sebagai pembicara dan seluruh orang lain diwajibkan menjadi penonton.






