JAKARTA, POJOKSATU.id - Kabar mengenai besaran upah minimum bagi pekerja di Ibu Kota untuk tahun mendatang akhirnya terjawab.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mencapai Rp6.136.941.
Keputusan tersebut ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui penandatanganan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur UMP Jakarta tahun depan.
Dibandingkan ketentuan upah minimum pada 2026, nominal yang berlaku pada 2027 bertambah Rp407.065.
Persentase peningkatannya mencapai 7,1 persen.
Sementara itu, pekerja di Jakarta pada 2026 masih menerima ketentuan UMP sebesar Rp5.729.876.
Pramono menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang dilakukan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebelum keputusan resmi diterbitkan.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono.
Gubernur DKI Jakarta itu juga membandingkan persentase kenaikan tahun ini dengan kebijakan pengupahan sebelumnya.
Pada 2026, peningkatan UMP Jakarta hanya mencapai 6,1 persen.
Dengan demikian, kenaikan untuk 2027 tercatat lebih tinggi daripada tahun lalu.
Pramono menjelaskan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan peningkatan pendapatan para pekerja dalam menentukan besaran upah.
Kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya juga menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Terkait proses penetapannya, Pramono menyebut pembahasan UMP Jakarta 2027 dilakukan selama tiga hari hingga akhirnya mencapai kesepakatan.
Padahal, pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki waktu hingga Sabtu (21/11) sebagai batas akhir penetapan upah minimum.
Meski demikian, seluruh pihak yang terlibat berhasil merampungkan pembahasan sebelum tenggat waktu tersebut berakhir.
Pramono menyebut kesepakatan itu diperoleh melalui forum tripartit yang mempertemukan pemerintah daerah, perwakilan serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.
"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," tuturnya.
Dia menambahkan, Pemprov DKI berusaha mengakomodasi aspirasi dari kedua pihak agar keputusan mengenai upah minimum tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga tetap mempertimbangkan kondisi dunia usaha.
Menurut Pramono, peningkatan kesejahteraan buruh harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas perusahaan agar tetap mampu menjalankan aktivitas ekonominya di Jakarta.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," ujarnya.***






