JAKARTA, POJOKSATU.id - Rencana perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027 masih menjadi pembahasan pemerintah.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban perpajakan masyarakat, terutama kalangan pekerja penerima upah minimum.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendalami usulan peningkatan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Hidayat Amir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pengajuan tersebut untuk rencana kebijakan tahun 2027.
Saat ini, proses pembahasan masih berlanjut dengan menitikberatkan pada perhitungan konsekuensi apabila batas PTKP mengalami perubahan.
Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan penerimaan negara.
"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," jelas Amir.
Sebagai informasi, ketentuan PTKP yang berlaku sekarang menetapkan batas penghasilan sebesar Rp4,5 juta setiap bulan.
Jumlah tersebut berada di atas rata-rata UMP nasional tahun 2026 yang mencapai Rp3,522 juta per bulan.
Sementara itu, apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan, ambang batas penghasilan bebas pajak di Indonesia tercatat sekitar 6,72 kali lebih besar.
Hidayat menilai posisi PTKP nasional saat ini juga tergolong cukup tinggi jika disejajarkan dengan ketentuan yang diterapkan di beberapa negara lainnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan besaran penyesuaian yang diperlukan.
Menurutnya, evaluasi PTKP memang perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk kemungkinan perubahan secara periodik.
"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan," ungkapnya.
Hidayat menambahkan, pemerintah harus mengkalkulasi dampak kebijakan dari dua sisi, yakni potensi penerimaan pajak yang berkurang serta manfaat ekonomi yang dapat diterima masyarakat.
Usulan PTKP Rp7,5 Juta Pernah Disampaikan Buruh
Pembahasan mengenai peningkatan batas PTKP sebenarnya bukan hal baru.
Aspirasi tersebut pernah disampaikan kalangan pekerja saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada September 2025.
Dalam kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan permintaan agar batas penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan.
Angka yang diusulkan tersebut lebih tinggi Rp3 juta dibandingkan ketentuan PTKP yang berlaku saat ini, yakni Rp4,5 juta per bulan.
Peningkatan batas tersebut diharapkan dapat membantu pekerja berpenghasilan rendah agar tidak lagi dipotong pajak dari upah yang mereka terima.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyampaikan rencana pemerintah untuk memberlakukan kenaikan PTKP pada 2027.
Meski demikian, implementasinya tidak dijadwalkan langsung pada awal Januari tahun depan.
Airlangga menjelaskan bahwa perubahan ketentuan tersebut ditujukan untuk memberikan keringanan kepada pekerja yang memperoleh pendapatan sebesar upah minimum.
Dengan demikian, penghasilan pekerja yang setara UMP diharapkan tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," tegas Airlangga.
Jika rencana tersebut benar-benar diterapkan, pekerja dengan pendapatan setara upah minimum berpeluang memperoleh penghasilan yang lebih utuh karena tidak lagi terbebani potongan pajak penghasilan.
Kendati demikian, masyarakat masih perlu menunggu keputusan pemerintah mengenai besaran PTKP terbaru serta jadwal resmi penerapan aturan tersebut.***
