POJOKSATU.id, PANDEGLANG - Rencana pemerintah memindahkan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memicu polemik baru.
Translokasi satwa langka tersebut kini dicurigai berkaitan erat dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten.
Isu ini mencuat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada Februari 2026 lalu. Dalam beleid tersebut, perairan di sekitar kawasan TNUK ternyata ikut masuk ke dalam peta WUP.
Kondisi ini memantik tanda tanya besar mengenai potensi masuknya aktivitas pertambangan di sekitar habitat terakhir Badak Jawa di dunia itu.
Sejumlah pihak, mulai dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), anggota DPR, hingga pemerhati HAM mendesak pemerintah membuka kajian ekologis secara transparan agar kawasan konservasi tidak dikorbankan demi kepentingan bisnis.
Di tengah ramainya sorotan tersebut, warga yang tinggal di sekitar kawasan Ujung Kulon justru mengaku tidak tahu-menahu soal penetapan wilayah tambang di kampung halaman mereka.
Wawan, salah seorang warga setempat, mengaku informasi yang sampai ke telinga masyarakat selama ini hanyalah sebatas rencana pemindahan Badak Jawa menuju Alas Purwo.
“Wah kalau soal bakal ada tambang enggak tahu. Yang kita tahu badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon mau dipindahkan. Itu saja,” ujar Wawan.
Meski baru mendengar soal penetapan WUP tersebut, Wawan menegaskan penolakannya jika pemindahan satwa kebanggaan Banten itu dijadikan karpet merah bagi pembukaan kawasan tambang.
“Sudah mah badaknya mau diambil, masa lingkungannya mau dirusak juga. Enggak setuju,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah berdalih translokasi Badak Jawa merupakan langkah mitigasi bencana alam, terutama mengantisipasi ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, dengan target pembentukan populasi cadangan pada 2029.
Namun, masuknya kawasan sekitar TNUK ke dalam peta WUP membuat transparansi kebijakan pemerintah dipertanyakan. Sorotan pun mengarah pada nasib eks tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (PT CSD) di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang sudah berhenti beroperasi sejak Mei 2022.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Cimanggu, Encun Sunayah, mengaku belum mendapat informasi apa pun terkait isu pembukaan kembali tambang emas PT CSD yang dikaitkan dengan penetapan WUP baru tersebut.
"Wallahualam, itu sih saya tidak tahu," kata Encun singkat.
Encun menjelaskan, ada dua wilayah di kecamatannya yang berdekatan langsung dengan area eks tambang PT CSD. Sebelumnya, kelompok masyarakat setempat sempat mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat ke Kementerian ESDM, namun terganjal status Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang masih berkaitan dengan PT Aneka Tambang (Antam) di tingkat pusat.
Jejak Tambang Emas PT CSD
Sebagai informasi, PT Cibaliung Sumberdaya (PT CSD) merupakan anak usaha PT Antam yang mengelola tambang emas di wilayah Cibaliung, Pandeglang. Tambang ini mulai beroperasi resmi pada 25 Mei 2010 dan masuk tahap produksi komersial pada Juni 2010.
Setelah hampir 12 tahun beroperasi, PT CSD menghentikan seluruh aktivitas penambangan pada Mei 2022 dan memasuki tahap pascatambang sebulan kemudian. Penghentian tersebut menyusul pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun yang sama***



