JAKARTA, POJOKSATU.id - Rencana pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 mendapat perhatian dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Mahfud mengingatkan adanya potensi persoalan apabila sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetap dilaksanakan sesuai jadwal tersebut tanpa memperhatikan ketentuan tenggat pengusulan kandidat pengganti wapres.
Menurutnya, ketepatan waktu dalam proses pergantian wakil presiden merupakan hal penting.
Sebab, ketidaksesuaian prosedur yang terlihat sederhana sekalipun dapat memicu persoalan politik di kemudian hari.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," kata Mahfud.
Ia menjelaskan, sampai Kamis (19/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan dua kandidat calon wakil presiden kepada MPR.
Sementara itu, aturan mengharuskan Presiden mengirimkan dua nama calon pengganti wapres selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang MPR digelar.
Mahfud memberikan penekanan bahwa ketentuan waktu tersebut dihitung berdasarkan hari kerja, bukan keseluruhan hari dalam kalender.
Artinya, apabila sidang paripurna tetap dijadwalkan pada 9 Desember 2026, pengajuan dua nama calon seharusnya sudah diterima MPR paling lambat 19 November 2026.
Jika Presiden menyampaikan usulan setelah tanggal tersebut, menurut Mahfud, agenda sidang perlu mengalami perubahan jadwal.
Ia juga mengingatkan bahwa sidang paripurna yang tetap berlangsung pada 9 Desember tanpa memenuhi ketentuan tenggat pengajuan calon dapat menimbulkan persoalan keabsahan.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tuturnya.
Untuk memperjelas pendapatnya, Mahfud turut memberikan contoh apabila Presiden baru menyerahkan dua nama kandidat pada Jumat (20/11/2026).
Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan sidang untuk menentukan sekaligus melantik wapres pengganti Gibran perlu disesuaikan dengan ketentuan penghitungan 14 hari kerja.
Mahfud menyebut 10 Desember 2026 sebagai salah satu kemungkinan tanggal pelaksanaan setelah dilakukan penyesuaian.
"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," imbuhnya.
MPR Sepakati Jadwal Pelantikan Wapres pada 9 Desember 2026
Di sisi lain, MPR sebelumnya telah menyetujui usulan perubahan waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk menentukan dan melantik wakil presiden yang akan mengisi posisi Gibran Rakabuming Raka.
Perubahan tersebut menyusul surat yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR.
Dalam surat itu, Prabowo mengajukan 9 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan agenda tersebut.
Sebelum menerima permintaan Presiden, MPR telah merencanakan penyelenggaraan sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa permohonan penggeseran jadwal tersebut secara resmi disampaikan melalui surat Presiden.
"Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember," ujar Muzani.
MPR kemudian membicarakan permintaan tersebut melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan lembaga.
Dari hasil pembahasan, rapat menyetujui 9 Desember 2026 sebagai waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," jelas Muzani.
Selain menjelaskan hasil rapat, Muzani mengatakan pihaknya memahami banyaknya agenda kenegaraan yang harus dijalankan Prabowo dalam beberapa waktu terakhir.
Dengan adanya peringatan dari Mahfud MD, ketentuan mengenai jarak waktu pengajuan kandidat menjadi salah satu hal yang kembali disorot menjelang agenda pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran.***






