JAKARTA, POJOKSATU.id - Rocy Gerung menyebut jika ada Menteri kritis pasti ditabok dan teriak paling enak adalah teriak di telinga Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored, saat menjelaskan perannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Presiden Prabowo Subianto.
Rocky mengklaim posisinya berbeda dari menteri dan bisa menyampaikan pandangan kritis secara langsung kepada presiden tanpa harus menghadapi hambatan yang, menurutnya, mungkin dialami anggota kabinet.
Dalam tayangan yang dilihat Pojoksatu.id, Minggu 11 Oktober 2026 tersebut, Rocky mengatakan:
"Saya memberi pandangan kritis pada presiden, enggak mungkin Menteri kasih pandangan kritis pada presiden, ya, ditabok lah."
Pernyataan itu tentu mengundang perhatian.
Sebab, jika benar seorang menteri kesulitan menyampaikan kritik kepada presiden, persoalannya bukan lagi sekadar keberanian individu, melainkan bagaimana budaya komunikasi dibangun di dalam pemerintahan.
Namun, ada satu hal yang perlu dicatat. Ungkapan "ditabok" merupakan pilihan kata Rocky untuk menggambarkan risiko atau hambatan yang ia bayangkan.
Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Prabowo benar-benar melakukan kekerasan terhadap menteri yang mengkritiknya.
Meski demikian, ucapan Rocky tetap membuka pertanyaan menarik, mengapa kritik kepada pemimpin negara seolah membutuhkan jalur khusus?
Siapa Berani Bilang 'Tidak' ke Presiden?
Sementara dalam pemerintahan, menteri memiliki tugas membantu presiden merumuskan dan menjalankan kebijakan.
Mereka juga berada dalam struktur eksekutif yang mengharuskan koordinasi dan tanggung jawab bersama.
Tetapi membantu presiden bukan berarti harus menyetujui seluruh keputusan tanpa pertanyaan.
Justru, dalam proses pengambilan kebijakan, perbedaan pendapat dapat membantu pemerintah menghindari kesalahan.
Menteri yang memahami persoalan di lapangan semestinya memiliki ruang untuk menyampaikan risiko, mengoreksi perhitungan, dan mengingatkan apabila sebuah kebijakan berpotensi menimbulkan masalah.
Tentu, kritik internal tidak harus selalu diumumkan ke publik. Ada kalanya perbedaan pendapat lebih efektif dibicarakan dalam rapat atau melalui jalur resmi pemerintahan.
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila pejabat merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat yang berseberangan dengan pemimpinnya.
Jika semua orang hanya membawa kabar baik, siapa yang akan mengingatkan ketika kebijakan mulai melenceng?
Kalau semua pejabat memilih diam demi menjaga suasana tetap nyaman, siapa yang akan menyampaikan kabar buruk sebelum masalahnya membesar?
Pemerintahan tentu tidak membutuhkan menteri yang gemar membantah hanya demi terlihat kritis. Tetapi pemerintahan juga tidak akan sehat jika seluruh pejabat berlomba menjadi pengangguk paling cepat di ruang rapat.
Sebab, keputusan yang salah tidak berubah menjadi benar hanya karena disetujui banyak orang.
Rocky Bisa 'Teriak' di Telinga Prabowo
Seperti diketahui khalayak, selama bertahun-tahun, Rocky Gerung dikenal lantang mengkritik kekuasaan dari luar pemerintahan.
Dengan menjadi anggota Wantimpres, Rocky kini punya jalur berbeda untuk menyampaikan pandangan dan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rocky bahkan mengungkapkan bahwa berbicara langsung kepada presiden merupakan cara yang paling nyaman baginya untuk menyampaikan kritik.
"Teriak yang paling enak teriak di kuping presiden, enggak ada hambatan buat saya," ucap Rocky.
Kalimat tersebut menarik perhatian karena datang dari sosok yang selama ini identik dengan kritik keras terhadap pemerintah.
Dulu, kritik Rocky banyak terdengar melalui diskusi publik, wawancara, dan berbagai pernyataan di ruang terbuka.
Sekarang, ia mengaku memiliki kesempatan menyampaikan pandangan langsung kepada orang nomor satu di Indonesia.
Perubahan jalur komunikasi itu tentu bisa menjadi strategi politik yang masuk akal.
Namun, ada satu pertanyaan yang patut diajukan, apakah kritik baru dianggap efektif ketika disampaikan dari jarak dekat dengan kekuasaan?
Sebab, kalau untuk menyampaikan kebenaran seseorang harus lebih dulu mendapatkan akses ke telinga presiden, bagaimana nasib suara masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam Istana?
Bagaimana menurut Anda?
