JAKARTA, POJOKSATU.id , Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat dari Polri usai menjalani sidang kode etik (KEPP) selama 11 jam di Divpropam Polri, Selasa (10/11).
Irjen Ahrie Sonta Nasution dipecat secara tidak hormat atau PTDH dari anggota Polri. Usianya masih 45 tahun saat dipecat dari Polri karena terlibat penyadapan Presiden Prabowo.
Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.10 WIB, Selasa.
Sambil tertunduk lesu, Irjen Ahrie mendengarkan putusan dewan etik yang menyatakan dirinya melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Majelis KKEP menilai Irjen Ahrie melakukan perbuatan tercela. Atas putusan ini, Irjen Ahrie mengajukan banding.
Mantan Kadivkum Polri ini sebelumnya ditetapkan tersangka bersama dengan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irje Eko Hadi Santoso.
Usai dipecat, Ahrie dibawa pergi dari Mabes Polri dengan kendaraan Brimob. Keberangkatan itu terjadi tidak lama setelah majelis KKEP membacakan putusan PTDH terhadapnya.
"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.
Ahrie adalah tersangka pertama yang menjalani sidang etik dalam perkara ini. Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap Ahrie sesuai jadwal yang telah disusun.
Dan sidang terhadap tiga tersangka lainnya akan dilaksanakan secara bertahap, Irjen Eko Hadi, Irjen Slamet Uliandi dan Jenderal Listyo Sigit.
Irjen Isir sebelumnya mengatakan, secara bertahap sidang kode etik ini akan dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS.***
