Oleh: Sugeng Budiharsono

Jakarta, POJOKSATU.id - Akhirnya potongan-potongan dari teka-teki jigsaw (jigsaw puzzle) yang terungkap telah membentuk pola gambar yang agak jelas dari skandal penyadapan yang telah dilakukan oleh mantan Kapolri terhadap Presiden Prabowo.

Penyadapan yang dimulai dua bulan setelah Prabowo dilantik (sekitar bulan Januari 2025) dan berlangsung sampai pengungkapan pada awal November 2026.

Namun yang menarik adalah bahwa pengungkapan ini dibuka pada saat Indonesia sedang “berperang” denagan Singapura dalam kasus pengurangan ekspor gas dan lainnya.

Apakah ini hanya kebetulan atau disengaja? Karena kasus penyadapan ini agak mustahil kalau presiden tidak mengetahuinya.

Karena selain di Polri, Indonesia juga memiliki badan intelijen lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikepalai oleh Jenderal TNI (purn) Muhammad Herindra, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikepalai oleh Letjen TNI (purn) Nugroho Sulistyo Budi, dan Badan Intelijen Strtaegis (BAIS) yang dikomandani oleh Letjen TNI Robi Herbawan. Ketiganya merupakan loyalis Prabowo, jadi tidak mungkin tidak melakukan kontra intelijen terhadap penyadapan yang dilakukan Polri.

Pengungkapan penyadapan ini bukanlah suatu kebetulan, yang bersamaan saat sedang ”perang” dengan Singapura, isu pendongkelan Prabowo setelah dua tahun berkuasa, yaitu pada bulan Oktober 2026, dan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.

Prabowo sebagai seorang ahli strategi, tentu menunggua momen yang tepat untuk mengungkapkan hal tersebut, dan bukan suatu kebetulan. Pada tulisan ini akan diuraikan analisis terkait dengan potongan-potongan teka-teki jigsaw terebut.

Konspirasi Solo dan Singapura?

Pada kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, Bareskrim Polri telah menetapkan dan menangkap empat perwira tinggi Polri, yaitu Jenderal Pol. (purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi. Jenderal Pol. (purn) Listyo Sigit Prabowo sering dinilai oleh publik dan media sebagai salah satu loyalis garis keras mantan Presiden Jokowi, sementara tiga perwira tinggi lainnya lebih dikenal karena rekam jejak penugasan strategis dan kedekatan struktural di lingkungan internal Polri ketimbang secara terbuka dicap sebagai loyalis politik personal Jokowi.

Loyalis Jokowi tentu bukan hanya di Polri, tidak tertutup kemungkinan ada juga di lembaga partai, TNI, pengusaha oligarki, akademisi, maupun LSM, karena Jokowi berkuasa cukup lama, sepuluh tahun.

Cengkeraman Jokowi terhadap lembaga-lembaga tersebut mungkin masih mengakar, dan menyisakan loyalis-loyalis garis keras. Bahkan beberapa loyalis garis keras Jokowi masih bertengger di kabinet Prabowo.

Prabowo membiarkan loyalis garis keras tersebut dalam kabinetnya, yang sebenarnya merupakan strategi jitu Prabowo dalam mengendalikan loyalis garis keras Jokowi tersebut. Diduga dari para pembantu Prabowo tersebut, mungkin juga terlibat dalam skandal penyadapan.

Banyak yang menduga bahwa hasil sadapan ini mengalir ke Solo. Karena Solo punya kepentingan untuk mengamankan Gibran sampai 2029, dan bila memungkinkan dapat mengganti Prabowo dengan mendongkelnya pada bulan Oktober 2026 tersebut.

Karena tidak mungkin seorang mantan Kapolri bekerja untuk dirinya sendiri, pasti ada yang menyuruhnya (user). Karena yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan untuk menjadi pejabat lebih tinggi apalagi sampai menjadi presiden atau wakil presiden.

Makanya mungkin ada benarnya apabila beberapa pengamat yang mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah bagian jaringan Solo untuk menumbangkan Prabowo dan menjadikan Gibran sebagai presiden sampai tahun 2029.

Karena dengan pembatalan suket, maupun putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada tanggal 6 Oktober 2026 terkait permohonan sengketa syarat pendidikan wapres Gibran telah menutup peluang pencalonan Gibran sebagai wapres/presiden pada tahun 2029 sesuai jalur normal.

Skandal penyadapan selain diduga sebagai bagian jaringan Solo, juga mulai dihembuskan sebagai bagian dari konspirasi Singapura. Ada beberapa kaitan, walau masih samar, antara lain sebagai berikut.

Pertama, menurut laporan resmi Amnesty International berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia (diterbitkan pada 1 Mei 2024), Polri serta lembaga negara terkait (seperti BSSN) memang teridentifikasi menggunakan atau membeli teknologi pengawasan dan spyware (perangkat lunak mata-mata) yang dikembangkan oleh perusahaan asal Israel melalui perusahaan perantara atau reseller di Singapura;

Kedua, Beberapa perusahaan kelapa sawit dan grup agribisnis yang terdaftar atau berkantor pusat di Singapura yang dikaitkan atau dipanggil oleh otoritas terkait kasus KARHUTLA, diduga memiliki hubungan/kedekatan dengan Jokowi, seperti: (a) Wilmar International merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari kebijakan subsidi biodiesel yang didukung oleh dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di era kepemimpinan Presiden Jokowi; (b) First Resources disebut-sebut memiliki keterkaitan tidak langsung atau melalui jaringan konsorsium korporasi dengan proyek lumbung pangan/perkebunan tebu (seperti melalui PT Global Papua Abadi dan perusahaan afiliasi lainnya di Merauke); dan (c) Golden Agri-Resources (Sinar Mas Group) & Kencana Agri.

Pengamat Ubeidillah Badrun bahkan menyatakan bahwa Gibran dan Kaesang memiliki hubungan dengan Sinar Mas Group.

Ketiga, adalah koneksi Gibran (Gibran Coonection). Seperti diketahui Gibran pernah “sekolah” di Orchid Park Secondary School, dan juga di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Singapura juga mungkin mengetahui perilaku Gibran pada saat sekolah di sana, sehingga Singapura dapat menekan Gibran.

Segitiga keterkaitan antara penyadapan, jaringan Solo, dan jaringan Singapura, walau masih samar, namun sudah mulai terkuak benang merahnya. Bahwa skandal penyadapan ini bukan hanya melibatkan jaringan Solo, tapi juga jaringan Singapura.

Kepentingan Singapura dan Barat?

Singapura tentu memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Karena Singapura bisa hidup dan menjadi negara modern hanya dengan menghisap Indonesia, yang memiliki sumber daya yang melimpah, dan pejabat dan pengusahanya korup.

Singapura dan bos besar di belakangnya mengingingkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang dapat disetir oleh mereka.

Sehingga Singapura dan negara Barat dapat menghisap sumber daya Indonesia, serta mengendalikan politik Indonesia agar tetap pro-Barat. Walaupun bagi Indonesia, hubungan ini tidak setara dan lebih mengekploitasi Indonesia.

Singapura didesain sebagai proxy Barat, walaupun Singapura tentu menolak dianggap sebagai boneka negara Barat. Khususnya dalam membendung komunisme di utara (Vietnam), maupun Indonesia di era Soekarno.

Bahkan pendiri negara Singapura sendiri, Lee Kwan Yew, memimpikan Singapura sebagai ”Israel di Asia Tenggara” (Freeman, 2014). Seperti diketahui Israel adalah proxy Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat di Asia Barat.

Singapura, mulai gelisah ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI. Walaupun Prabowo terlihat ”dekat” dengan Amerika Serikat dengan menyetujui perjanjian tarif dengan Donald Trump, maupun masuk menjadi anggota Board of Peace (BOP), namun tidak terlalu condong ke Amerika Serikat.

Hal tersebut dapat dilihat dengan masuknya Indonesia ke dalam BRICS, maupun kerjasama industri pertahanan dengan China, maupun dalam kesepakatan Badr (kerjasama industri pertahanan dengan Turkiye, Pakistan, dan Qatar).

Prabowo melakukan hal tersebut karena menjalankan politik bebas dan aktif, seperti yang telah digariskan oleh bapak pendiri Indonesia, Drs. Mohammad Hatta, dalam karya monumental dan pidatonya ”Mendayung Antara Dua Karang”.

Kondisi Indonesia setelah Reformasi, tidak lagi memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Sehingga sering dianggap remeh oleh negara-negara tetangganya, seperti Singapura dan Malaysia.

Bahkan Singapura dan Malaysia bersikap jumawa terhadap Indonesia. Namun kondisi telah berubah sejak adanya pergeseran geopolitik global yang berdampak kepada pergeseran geopolitik ASEAN.

Di era dunia yang multipolar dan melemahnya kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat dengan sekutu Baratnya, akibat peperapan di berbagai front seperti Irak, Afghanistan, Ukraina dan Iran telah menyebabkan pergeseran geopolitik di ASEAN.

Dukungan Barat kepada Singapura tidak sekuat dulu. Di sisi lain Indonesia, di-back up oleh Rusia dan China, yang dianggap sebagai mitra strategis mereka.

Demikian juga dengan adanya kestabilan ekonomi Indonesia di tengah perekonomian dunia yang sedang mengalami guncangan, dan penguatan alutsista dan postur militer, menjadikan Indonesia semakin kuat. Menjadikan Indonesia disegani dalam kancah diplomasi global.

Menguatnya posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, menjadikan Singapura semakin panik.

Apalagi diterapkannya ekspor satu pintu untuk beberapa komoditas strategis, pengurangan ekspor gas, maupun kebijakan ekspor langsung kepada negara tujuan tanpa transit di Singapura, menjadikan Singapura semakin limbung.

Serangan yang paling mematikan, adalah hancurnya citra (image) dan reputasi Singapura sebagai negara yang katanya penekspor sumber daya alam, pusat data dan AI, dan pusat keuangan dunia.

Sehingga Singapura tentu memiliki kepentingan untuk mengganti segera Prabowo dengan presiden yang dapat diaturnya. Namun, konspirasi ini terbongkar sebelum adanya pelengseran Prabowo.

Indonesia harus tetap waspada, karena apapun akan dilakukan oleh Singapura dan para anteknya yang ada di Indonesia untuk menjadikan Indonesia tetap sebagai sapi perahan mereka.

Prabowo maupun para pemimpin Indonesia pada masa mendatang, agar jangan sampai menjadi proxy Singapura dan negara Barat. Prabowo tentunya akan segera membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang terkait dengan penyadapan, apalagi kalau yang terkait dengan konspirasi Singapura.

*) Pendiri dan peneliti senior pada Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)