JAKARTA, POJOKSATU.id - Usai Jenderal Listyo Sigit dan 2 Irjen aktif Polri tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo, muncul pertanyaan baru.

Jika Presiden Prabowo disadap, kok Wapres gak disadap? Lalu siap dalang penyadapan presiden?

Pertanyaan itu dilontarkan politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli melalui akun X pribadi miliknya, pada Selassa malam, 3 Oktober 2026.

Unggahan itu dibuat Guntur Romli tak lama setelah penetapan tersangka terhadap Jenderal LSP, Irjen AS dan Irjen EH dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Guntur, apa yang dilakukan Jenderal Listyo Cs itu sudah bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara.

"Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa." tulisnya seperti dilihat Pojoksatu.id.

"Itu kejahatan serius terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan," sambungnya.

Saking beratnya, Guntur juga menyebut pelanggaran itu bisa dikategorikan sebagai tindakan makar.

"Dan bila terbukti dilakukan untuk menggerogoti kewibawaan kepala negara, itu makar dalam bentuk paling licik," tegas dia.


Solo Dalang Penyadapan Presiden Prabowo?

Sosok yang dulunya pendukung berat Jokowi ini lantas menimbang-nimbang apakah ini dilakukan Jenderal LSP sendiri atau ada perintah.

"Lalu pertanyaan yang tak bisa dihindari: ini kejahatan pribadi, atau ada perintah?" tulis dia.

Guntur kemudian menyoroti periode dugaan penyadapan yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Pada periode tersebut, Prabowo Subianto sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, menurut Guntur, secara struktur pemerintahan Presiden Prabowo merupakan atasan formal Listyo Sigit.

"Jika pribadi, untuk apa jenderal di puncak karier menyadap presidennya sendiri? Jika ada perintah, siapa pemberinya?" lanjut Guntur.

Eks pentolan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menilai, kecil kemungkinan perintah penyadapan datang dari dalam Istana.

"Mustahil korban menyuruh dirinya sendiri disadap. Artinya, kalau ada perintah, perintah itu datang dari luar struktur resmi negara." tekan dia.

Guntur kemudian mengaitkan pertanyaan tersebut dengan hubungan masa lalu Listyo Sigit dan Jokowi.

Seperti diketahui, Listyo Sigit diangkat menjadi Kapolri pada masa pemerintahan Jokowi.

Hubungan itulah yang kemudian disinggung Guntur ketika mempertanyakan arah loyalitas mantan Kapolri tersebut.

"Maka publik wajar bertanya: kepada siapa sebenarnya loyalitas Listyo Sigit?"

"Kepada Presiden yang sah, atau kepada patron lamanya, Jokowi, presiden yang mengangkatnya menjadi Kapolri?" tulis Guntur.

Ia juga menyinggung isu yang disebutnya sebagai bisik-bisik mengenai "perintah Solo".

Namun, Guntur tidak menyajikan bukti bahwa Jokowi atau pihak tertentu di Solo memberikan perintah penyadapan.

Ia justru meminta Polri membuktikan atau membantah rumor tersebut melalui proses penyidikan.

"Bisik-bisik soal 'perintah Solo' sudah beredar luas. Polri harus menjawabnya dgn pembuktian, bukan membiarkannya jadi rumor liar," tegasnya.


Dukung Polri Ungkap Dalang Penyadapan

Guntur menyatakan mendukung langkah Polri untuk membongkar kasus tersebut sampai ke akar persoalan.

"Kami mendukung penuh Polri membongkar kasus ini sampai ke akar."

Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik juga harus menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberi perintah, pihak yang menikmati hasil sadapan, serta aliran data yang diduga diperoleh secara ilegal.

"Jangan berhenti di tiga nama. Usut siapa yg memberi perintah, siapa yg menikmati hasil sadapan, dan ke mana data itu mengalir,” tulisnya.

Guntur menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang jabatan maupun pengaruh seseorang.

"Hukum harus tegak. Siapa pun otaknya, setinggi apa pun bekas jabatannya," tegasnya.


Kok Wapres gak Disadap

Melanjutkan unggahan tersebut, Guntur Romli lantas menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Utas tersebut ia tutup dengan sebuat pertanyaan sederhana.

"Pertanyaan gue sederhana, kenapa cuma Presiden diang yang disadap, Wapres gak disadap." demikian Guntur Romli menutup unggahan tersebut.