JAKARTA, POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan langkah penataan ulang Indonesia melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya restart Indonesia untuk memperbaiki berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi negara.
Menurut Cak Imin, langkah pembenahan itu tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang masih dibebani sejumlah persoalan, mulai dari akumulasi utang pemerintah hingga angka kemiskinan yang belum terselesaikan.
Padahal, Indonesia mempunyai potensi kekayaan alam yang besar.
Situasi tersebut membuatnya mempertanyakan efektivitas pengelolaan sumber daya nasional selama ini.
"Yang pertama yang belum banyak diketahui, Pak Prabowo ini sedang melakukan restart. Reset. Menata ulang," kata Cak Imin.
Ia berpandangan, melimpahnya sumber daya alam seharusnya dapat menjadi kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat keuangan negara.
Akan tetapi, besarnya potensi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan kondisi perekonomian nasional yang masih menghadapi persoalan utang dan kemiskinan.
"Restart itu yang pertama karena warisan yang menjadi keadaan hari ini, apa? Utang numpuk, utang negara. Kemudian kemiskinan masih tinggi. Kemudian katanya kekayaan negara alam, sumber daya alam kaya raya. Ada yang salah," ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, Cak Imin turut mengkritisi ketimpangan dalam penguasaan kekayaan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kekayaan Indonesia disebut masih berada dalam kendali kelompok kecil.
Berdasarkan pernyataannya, sekitar 50 orang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan di Tanah Air.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang menurutnya perlu diselesaikan melalui perubahan sistem pengelolaan kekayaan negara.
"Yang pertama hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang. Yang kaya itu-itu saja," tuturnya.
Cak Imin menambahkan, persoalan ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam telah menjadi pembahasan sejak pemerintahan Presiden Soeharto.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut belum memperoleh jalan keluar yang memadai hingga saat ini.
Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu menghadirkan pendekatan berbeda dengan menjadikan hasil pengelolaan SDA sebagai sumber pemasukan negara yang lebih besar.
Cak Imin berpendapat, pemerintah tidak seharusnya terus menjadikan pajak sebagai tumpuan utama untuk membiayai kebutuhan nasional.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam secara tepat bahkan berpotensi menghasilkan penerimaan yang cukup besar untuk membantu menyelesaikan kewajiban negara.
"Pikirannya sederhana, mestinya pendapatan negara tidak hanya mengandalkan pajak karena sebetulnya dua provinsi saja sumber daya alam yang dikelola benar maka bisa menutup utang dan mengurangi pendapatan dari pajak," ucapnya.
Lebih jauh, Cak Imin menjelaskan bahwa PKB sebelumnya juga pernah mengusulkan skema pembagian pengelolaan kekayaan alam antara pemerintah dan pihak swasta.
Dalam konsep tersebut, negara dan sektor swasta diharapkan memperoleh porsi pengelolaan yang seimbang agar pemanfaatan SDA tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Namun, gagasan itu belum berhasil direalisasikan ketika Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan dan kalah dalam kontestasi tersebut.
Kini, ia melihat kebijakan yang ingin dijalankan Prabowo memiliki target yang lebih besar dibandingkan konsep yang pernah disampaikan PKB.
Cak Imin menyebut Presiden menghendaki agar mayoritas penguasaan sumber daya alam berada di bawah kendali negara, sedangkan swasta tetap memperoleh ruang untuk berpartisipasi.
"Pak Prabowo minta 70 persen dikuasai negara, 30 persen dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk ke 50 orang," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa instruksi terkait penataan pengelolaan kekayaan alam tersebut diklaim telah menjangkau tingkat pimpinan Polri.
Dalam keterangannya, Cak Imin menyinggung pergantian Kapolri sebagai salah satu hal yang dinilai berpengaruh terhadap pelaksanaan arahan tersebut.
Menurutnya, perubahan kepemimpinan di institusi kepolisian dapat membuka jalan bagi kebijakan yang sebelumnya sulit dijalankan.
"Dan itu sudah perintah bahkan sekarang perintahnya sudah di tingkat Kapolri karena Kapolrinya baru. Kalau Kapolrinya nggak baru nggak bisa jalan ini," ujar Cak Imin.
Pada kesempatan tersebut, Cak Imin turut mengharapkan dukungan masyarakat agar agenda penataan ulang Indonesia yang dilakukan Prabowo dapat terlaksana dengan baik.
Ia berharap pemanfaatan kekayaan alam secara optimal mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan, membantu mengurangi beban utang, serta menopang berbagai kebutuhan negara.
Dengan begitu, hasil kekayaan alam Indonesia diharapkan dapat didistribusikan secara lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
"Mohon doanya restart ini sukses, Indonesia kaya lagi, pajak tidak terlalu penting, yang penting kekayaan alam segera nyaur utang [baca: melunasi utang] dan membiayai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.***






