JAKARTA, POJOKSATU.id - Pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi di berbagai daerah.

Besarnya kebutuhan pangan untuk menjalankan program tersebut turut membuka peluang ekonomi bagi sejumlah sektor usaha.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sudaryono, menyebut nilai pembelian bahan baku MBG selama 2026 sudah melampaui Rp145 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk memenuhi pasokan bahan pangan yang dibutuhkan dalam operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Sudaryono berharap besarnya transaksi pengadaan bahan pangan itu tidak hanya menguntungkan pemasok berskala besar.

Sebaliknya, perputaran dana tersebut perlu dirasakan secara langsung oleh petani, peternak, pedagang tradisional, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp145 triliun dalam satu tahun," kata Sudaryono.

Ia menerangkan, pelaksanaan MBG memiliki sasaran yang lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan bergizi bagi kelompok penerima manfaat.

Program tersebut harus mampu mendukung pemenuhan nutrisi anak-anak, perempuan yang sedang mengandung, serta ibu yang tengah memberikan ASI.

Pada saat bersamaan, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar diharapkan meningkatkan penyerapan hasil produksi masyarakat.

Kondisi ini dinilai dapat membuka pasar yang lebih luas bagi komoditas pertanian dan peternakan.

Dampaknya pun diharapkan menjangkau wilayah perdesaan hingga kecamatan, termasuk bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan dan produksi pangan.

"Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," ujar dia.

Menurut Sudaryono, besarnya transaksi dalam pengadaan kebutuhan MBG dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Aktivitas produksi dan perdagangan yang meningkat juga berpeluang menghadirkan sumber pekerjaan tambahan.

Untuk mendukung target tersebut, BGN sedang mengupayakan sistem pengadaan yang dapat menghubungkan dapur MBG dengan para produsen maupun pemasok bahan pangan di wilayah setempat.

Salah satu upaya yang tengah dikembangkan adalah aplikasi Loka MBG. Kehadiran platform ini ditujukan untuk mengatur proses pengadaan agar lebih terarah sekaligus memperbesar peluang pelaku usaha daerah menjadi pemasok.

Sudaryono menjelaskan, melalui sistem tersebut, dapur MBG diharapkan tidak terus-menerus mendatangkan kebutuhan pangan dari wilayah yang jauh atau hanya mengandalkan perusahaan besar.

"Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar," kata Sudaryono.

Pengembangan Loka MBG diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dapur dengan hasil produksi petani, peternak, koperasi, serta pedagang yang berada di sekitar lokasi operasional.

Dengan pola pengadaan tersebut, kesempatan untuk mendapatkan kontrak pasokan bahan pangan diharapkan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar.

Sudaryono menyebut upaya itu juga merupakan bagian dari keinginan Presiden agar belanja pemerintah dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.

"Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini," ujar dia.

Di samping membangun platform pengadaan, BGN juga berupaya memperluas jaringan pemasok melalui kerja sama dengan sejumlah mitra yang telah terverifikasi.

Calon pemasok tersebut antara lain berasal dari asosiasi peternak, koperasi yang bergerak di bidang peternakan ayam dan susu, serta organisasi petani yang menyediakan kebutuhan beras dan sayuran.

Namun, keterlibatan berbagai produsen lokal tersebut tetap perlu disertai pengawasan terhadap mekanisme transaksi dan penetapan harga.

Sudaryono mengingatkan bahwa proses pembelian bahan pangan harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak.

Petani dan peternak perlu memperoleh harga yang sebanding dengan hasil produksinya, sedangkan konsumen harus tetap terlindungi dari gejolak harga.

Melalui penguatan rantai pasok dan pengembangan Loka MBG, BGN berharap anggaran pengadaan bahan pangan yang mencapai lebih dari Rp145 triliun dapat memberikan manfaat lebih luas.

Dengan begitu, MBG diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha lokal dan memperkuat aktivitas ekonomi hingga ke tingkat daerah.***