JAKARTA, POJOKSATU.id - Menjelang pergantian tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan kebijakan insentif bagi masyarakat yang memiliki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Program yang diselenggarakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta tersebut menawarkan pengurangan pokok pajak dengan persentase maksimal mencapai 35 persen.
Pemberian keringanan ini mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1169 Tahun 2026.
Fasilitas potongan pajak tersebut tersedia bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam rentang waktu 21 November sampai dengan 31 Desember 2026.
Wajib pajak juga tidak perlu melewati proses pendaftaran atau mengajukan permintaan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Pasalnya, sistem akan menghitung besaran pengurangan secara langsung dengan mempertimbangkan urutan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Daftar Potongan Pajak Kendaraan Jakarta Berdasarkan Urutan Kepemilikan
Besar kecilnya insentif yang diberikan Bapenda DKI Jakarta ditentukan berdasarkan jenis wajib pajak serta jumlah kendaraan yang dimiliki atau dikuasai.
Dalam kebijakan ini, terdapat dua golongan penerima keringanan, yaitu wajib pajak perorangan dan wajib pajak berbentuk badan.
Khusus untuk masyarakat yang masuk kategori wajib pajak orang pribadi, persentase diskon akan meningkat mengikuti urutan kendaraan bermotor yang dimiliki.
Berikut rincian pengurangan pokok PKB yang bisa diperoleh:
1. Pemilik kendaraan urutan pertama mendapatkan diskon pokok PKB sebesar 5 persen.
2. Untuk kendaraan kedua, tersedia potongan pajak sebesar 20 persen.
3. Kepemilikan kendaraan ketiga memperoleh pengurangan sebesar 25 persen.
4. Kendaraan pada urutan keempat mendapatkan diskon mencapai 30 persen.
5. Sementara kendaraan kelima dan seterusnya berhak atas keringanan sebesar 35 persen.
Berbeda dengan wajib pajak perorangan, kategori wajib pajak badan mendapatkan persentase pengurangan yang sama, yaitu sebesar 5 persen dari pokok PKB.
Besaran insentif yang diterima dengan demikian tidak seragam karena mengikuti klasifikasi wajib pajak dan posisi kendaraan dalam urutan kepemilikan.
Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dari Program Diskon
Kendati mekanisme pemberian potongan dilakukan secara otomatis, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembatasan terhadap sejumlah jenis kendaraan.
Bapenda DKI Jakarta menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan untuk fungsi atau kepentingan khusus tidak termasuk dalam objek penerima keringanan pokok PKB.
Beberapa kendaraan yang tidak berhak memperoleh fasilitas tersebut di antaranya:
1. Kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum, transportasi karyawan, maupun kendaraan sekolah.
2. Ambulans dan kendaraan operasional pemadam kebakaran.
3. Kendaraan untuk aktivitas sosial keagamaan serta kendaraan milik lembaga sosial keagamaan.
4. Kendaraan yang menjadi milik pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta.
Ketentuan Memanfaatkan Diskon PKB Jakarta 2026
Bagi masyarakat yang berdomisili di Jakarta dan memenuhi persyaratan, kesempatan memperoleh pengurangan pajak ini dapat dimanfaatkan dengan membayar PKB selama masa program berlangsung.
Tidak ada tahapan pengajuan insentif secara mandiri karena sistem pembayaran akan menerapkan potongan sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, pemilik kendaraan diimbau memperhatikan batas waktu program agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pengurangan kewajiban pajak tersebut.
Perlu diingat, periode pemberian diskon hanya berlangsung sampai 31 Desember 2026.
Apabila membutuhkan penjelasan mengenai prosedur pembayaran maupun aturan insentif, masyarakat dapat mencari informasi melalui portal resmi Bapenda DKI Jakarta, yaitu www.bapenda.jakarta.go.id.
Wajib pajak juga dapat mengikuti perkembangan informasi melalui media sosial Humas Pajak Jakarta di akun @humaspajakjakarta dan @humaspajakjkt.***






