Yogyakarta, POJOKSATU.id - Sebanyak 356 perusahaan masuk dalam proses verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) setelah wilayah usaha maupun lahan yang dikelolanya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemeriksaan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus menentukan bentuk tanggung jawab masing-masing perusahaan.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, kondisi setiap lokasi tidak sama.
Ada perusahaan yang mengalami kebakaran di lahan seluas 2 hektare, 5 hektare, hingga 10 hektare.
Bahkan, sebagian lainnya mencatat area terbakar mencapai ratusan hektare.
Karena itu, pemerintah tidak ingin gegabah dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.
KLH perlu memeriksa kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan, kelalaian, maupun pembiaran.
“Ini jumlahnya tidak sedikit, ada 356 perusahaan. Namun, modusnya beda-beda. Modus kenapa terjadi kebakaran di areanya. Nah, ini kita enggak boleh juga sembrono kan,” ujar Jumhur saat ditemui di Yogyakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, objek pemeriksaan bukan hanya hutan atau lahan yang terbakar di sekitar area usaha.
Kebun sawit milik perusahaan yang ikut dilalap api juga menjadi bagian dari proses verifikasi.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk membedakan perusahaan yang diduga sengaja melakukan pembakaran, pihak yang lalai, hingga perusahaan yang memang perlu dikenai tindakan sesuai tingkat pelanggarannya.
“Nanti akan kelihatan mana yang memang berbuat jahat, gitu. Kita enggak boleh zalim pasti kan. Mana yang berbuat jahat, mana yang memang abai, setengah abai, atau memang dia perlu ditindak,” katanya.
Jumhur menegaskan, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat menghadapi sanksi berat.
Langkah yang disiapkan pemerintah antara lain penutupan kegiatan usaha hingga pencabutan izin.
Meski begitu, ia belum mengungkapkan secara terperinci perusahaan mana saja yang terindikasi melakukan kejahatan lingkungan.
Seluruhnya masih harus melalui pemeriksaan agar penindakan tidak dilakukan tanpa dasar yang jelas.
Di tengah proses tersebut, Jumhur menyebut kondisi karhutla di sejumlah wilayah mulai membaik.
Turunnya hujan ikut membantu upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat.
Menurut dia, lebih dari 70.000 orang telah bekerja bergantian pada pagi, siang, hingga malam untuk memadamkan api.
Jumhur mengapresiasi keterlibatan mereka karena upaya tersebut dinilai membantu mencegah kebakaran meluas.
“Jadi ada 70.000 orang lebih itu bekerja pagi, siang, malam memadamkan api. Jadi bukan pemerintah saja,” ujarnya.***
