JAKARTA, POJOKSATU.id - Warga Jakarta yang memelihara hewan berpotensi memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan hewan kesayangan mereka melalui program khusus yang tengah diusulkan DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendorong pemerintah daerah menghadirkan sistem jaminan kesehatan bagi hewan peliharaan yang konsepnya mengadopsi layanan BPJS.
Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, agar tetap mampu memberikan perawatan kesehatan yang dibutuhkan hewan peliharaannya.
Kenneth menyampaikan bahwa bentuk program tersebut dapat berupa kepemilikan kartu khusus yang memberikan keuntungan berupa pengurangan tarif ketika pemilik hewan mengakses fasilitas kesehatan.
Meski demikian, layanan tersebut tidak direncanakan sepenuhnya gratis karena terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya.
Salah satu pertimbangannya adalah status Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) DKI Jakarta yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Kita mau dorong adanya munculnya pelayanan kartu BPJS. Jadi secara penyebutan BPJS, tapi enggak gratis. Mungkin bisa berupa kartu atau diskon," ujar Kenneth.
Ia menyebut pemberian keringanan tarif melalui potongan biaya menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah.
Di samping itu, DPRD DKI juga telah mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi.
Perkembangan pembahasan aturan tersebut turut menjadi hal yang dinantikan.
"Skemanya diskon, enggak bisa gratis karena Puskeswan kan BLUD. Dan juga sudah diusulkan perubahan Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Nah, kita tunggu saja terobosan-terobosan ini," jelasnya.
Usulan Muncul setelah Melihat Kesulitan Pemilik Hewan
Kenneth menuturkan, rencana menghadirkan jaminan kesehatan bagi hewan peliharaan berawal dari pengamatannya terhadap kehidupan sejumlah warga Jakarta.
Ketika melakukan kunjungan ke tengah masyarakat, ia menemukan pemilik hewan yang kondisi keuangannya terbatas, tetapi tetap berupaya mencukupi kebutuhan peliharaan mereka.
Bahkan, ada warga yang menurutnya sampai mendahulukan kebutuhan makan hewan dibandingkan memenuhi kebutuhan pangan untuk dirinya sendiri.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kenneth ingin mendorong adanya kebijakan yang dapat membantu pemilik hewan dari keluarga kurang mampu.
"Saya beberapa kali turun ke bawah, saya lihat banyak sekali pemilik hewan peliharaan meskipun ekonominya tidak mampu, tapi mereka rela ikhlas enggak makan. Mereka lebih mementingkan hewan peliharannya, kan kasihan ya, ini tragis banget," ungkap Kenneth.
Sebagai langkah awal, ia menyatakan telah berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta terkait gagasan tersebut.
Kenneth turut merencanakan penyampaian usulan kepada Gubernur DKI Jakarta secara langsung supaya wacana program itu bisa mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
Puskeswan DKI Sediakan Fasilitas Sterilisasi Hewan
Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Puskeswan) di bawah Dinas KPKP telah memiliki sejumlah layanan untuk menunjang kesehatan hewan peliharaan milik masyarakat.
Kepala Puskeswan Dinas KPKP DKI Jakarta, drh Dian Ariesiana, menyampaikan bahwa warga perlu mendapatkan kemudahan ketika membutuhkan fasilitas pemeriksaan maupun perawatan kesehatan untuk hewan.
Salah satu bentuk pelayanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah tindakan sterilisasi, khususnya untuk mengontrol jumlah populasi kucing.
Dian menerangkan, perkembangbiakan kucing berlangsung cukup cepat sehingga diperlukan langkah pengendalian agar jumlahnya tidak terus bertambah tanpa terkendali.
Jika populasi tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan jumlah kucing yang hidup tanpa pemilik atau menjadi kucing liar.
Lebih lanjut, tindakan sterilisasi bukan hanya bertujuan mengontrol perkembangbiakan hewan, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia.
Rabies termasuk salah satu penyakit yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan tersebut.
"Sterilisasi itu diperlukan karena memang kucing ini berkembang biaknya sangat cepat, sehingga harus dikendalikan sekaligus untuk mencegah menyebarnya wabah penyakit," ujar Dian.
Melalui rencana program jaminan kesehatan hewan yang diusulkan DPRD DKI, masyarakat diharapkan nantinya memiliki pilihan layanan perawatan dengan biaya lebih terjangkau.
Dengan demikian, keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi pemilik hewan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan peliharaannya.***





