POJOKSATU.ID, JAKARTA- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI belum menetapkan keputusan pasti terkait usulan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden.
Kepastian mengenai agenda tersebut baru akan ditentukan melalui rapat gabungan menyusul diterimanya surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat dari Presiden Prabowo telah diterima pihak MPR pada Senin (16/11/2026) siang.
Kendati demikian, ia belum bersedia membeberkan isi maupun rincian surat tersebut karena harus dibahas terlebih dahulu bersama jajaran pimpinan dan fraksi di MPR.
"Kami baru saja menerima surat dari Presiden sekitar pukul 11.10 WIB. Mengenai isi dan tindak lanjutnya, nanti akan kami bahas terlebih dahulu dalam rapat gabungan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi liar mengenai substansi surat Presiden maupun arah keputusan yang bakal diambil lembaga tinggi negara tersebut. Ia berjanji akan menyampaikan informasi resmi kepada publik begitu rapat gabungan rampung digelar.
"Untuk hasilnya, mohon menunggu. Setelah kami membicarakannya dalam rapat gabungan, tentu akan kami sampaikan kepada teman-teman media," tegasnya.
Sebelumnya, wacana penggeseran jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden mencuat ke publik. Agenda yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 itu diusulkan mundur menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman menjelaskan, usulan penyesuaian jadwal tersebut datang dari sejumlah fraksi dengan mempertimbangkan padatnya agenda kedewanan di DPR maupun DPD yang berpotensi berbenturan.
"Pertimbangannya karena ada beberapa agenda kedewanan yang waktunya berbenturan, baik di DPR maupun DPD, termasuk kegiatan komisi dan kunjungan kerja," kata Habiburokhman.
Di samping faktor agenda parlemen, mepetnya durasi verifikasi berkas persyaratan calon wakil presiden turut menjadi perhatian serius. Menurut Habiburokhman, tahapan pemeriksaan dokumen hanya memiliki waktu 14 hari sehingga seluruh persiapan administrasi harus diantisipasi sejak dini.
"Jangan sampai waktu verifikasi yang hanya 14 hari itu justru terkendala persoalan administrasi. Karena itu, persiapan perlu dimulai sejak sekarang," ujarnya.
Seluruh masukan serta tindak lanjut atas surat dari Presiden Prabowo selanjutnya akan digodok dalam rapat gabungan MPR sebelum keputusan resmi mengenai jadwal sidang paripurna diumumkan ke publik. ***




