POJOKSATU.id - Kabar mengenai insentif bagi tenaga kepengasuhan pesantren kembali menjadi perhatian Kementerian Agama (Kemenag).
Direktorat Jenderal Pesantren berencana memperjuangkan pemberian insentif tersebut pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan para pengasuh santri.
Agenda ini menjadi salah satu kebijakan yang didorong untuk memperkuat kualitas pendidikan dan layanan pengasuhan di lingkungan pesantren.
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, menilai tenaga kepengasuhan memiliki peran strategis yang tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan santri.
Mereka bukan hanya mendampingi santri di luar jam pembelajaran formal, tetapi juga terlibat langsung dalam pembentukan karakter, pembiasaan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kemandirian.
Namun, besarnya tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya diikuti dukungan pembiayaan yang memadai.
“Pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan pada 2027,” katanya dalam Rapat Koordinasi Program Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Tangerang Selatan, Sabtu (14/11/2026).
Insentif Pengasuh Pesantren Jadi Agenda 2027
Dorongan pemberian insentif ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap sumber daya manusia yang selama ini menjalankan fungsi pengasuhan di pesantren.
Tenaga kepengasuhan memiliki tanggung jawab mendampingi kehidupan santri sehari-hari. Peran tersebut berlangsung jauh melampaui kegiatan belajar mengajar di ruang kelas.
Karena itu, pemerintah berupaya membuka ruang agar kontribusi mereka mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan penguatan pesantren.
Selain insentif, penguatan kompetensi juga menjadi agenda penting agar tenaga kepengasuhan memiliki kapasitas yang semakin baik dalam menjalankan tugasnya.
Kemenag Dorong Program Studi Manajemen Pesantren
Selain memperjuangkan insentif, Direktorat Jenderal Pesantren juga menyiapkan sejumlah agenda strategis lainnya untuk 2027.
Salah satunya adalah fasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren.
Menurut Basnang, pengembangan program studi ini penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas akademik sekaligus kompetensi profesional dalam mengelola pesantren.
Dengan adanya pendidikan khusus tersebut, pengelolaan pesantren diharapkan semakin didukung tenaga profesional yang memahami kebutuhan dan karakteristik kelembagaan pesantren.
Agenda berikutnya adalah penguatan riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Pusat kajian tersebut diharapkan dapat memperkuat basis data, penelitian, dan pengembangan potensi pesantren dari berbagai aspek, mulai pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan.
“Pesantren memiliki potensi yang sangat besar dan membutuhkan dukungan keilmuan serta kajian akademik yang berkelanjutan.
Karena itu, kita perlu membangun sinergi dengan PTKIN melalui pengembangan Program Studi Manajemen Pesantren dan pembentukan Pusat Kajian Pesantren,” ungkap Basnang.
Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menjadi mitra dalam pengembangan pendidikan pesantren, tetapi juga aktif menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan pesantren secara berkelanjutan.
Kompetensi Musyrif dan Musyrifah Ikut Diperkuat
Sementara itu, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kepengasuhan pesantren.
Tenaga tersebut mencakup musyrif, musyrifah, mudabbir, pembina asrama, maupun berbagai sebutan lain yang digunakan oleh masing-masing pesantren.
Kemenag tengah mendorong penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK) tenaga kepengasuhan untuk meningkatkan kualitas layanan pengasuhan.
Namun, penyusunan standar tersebut bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan sistem atau mengubah tradisi yang sudah berkembang di pesantren.
“Standar ini bukan pengaturan yang rigid, tetapi kerangka kompetensi yang dapat digunakan oleh seluruh pesantren dengan tetap mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik yang beragam,” demikian arah pemikiran yang disampaikan Mastuki.
Ia menegaskan bahwa keberagaman pesantren harus tetap dijaga. Standar kompetensi tidak boleh menghilangkan kekhasan, kultur, maupun praktik pengasuhan yang selama ini berjalan.
Bahkan, penyusunannya perlu mempertimbangkan kondisi pesantren yang masih berada dalam tahap awal pengembangan.
Dengan begitu, peningkatan kompetensi dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.
Tenaga kepengasuhan yang sudah menjalankan tugasnya tetap menjadi bagian dari sistem pesantren, sementara standar kompetensi menjadi acuan peningkatan kualitas layanan.
Pengasuhan Jadi Bagian Penting Pendidikan Pesantren
Penguatan tenaga kepengasuhan dinilai penting karena pendidikan di pesantren tidak hanya berlangsung selama kegiatan pembelajaran formal.
Kehidupan asrama juga menjadi ruang pendidikan yang membentuk kebiasaan, tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, dan karakter santri.
Dalam keseharian tersebut, tenaga kepengasuhan memiliki posisi strategis sebagai pendamping santri. Kualitas interaksi antara pengasuh dan santri turut menentukan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang mereka.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan melalui insentif perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas dan kompetensi.
Dukungan negara terhadap pesantren pun diharapkan tidak hanya menyangkut pembiayaan sarana prasarana dan penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga menjangkau sumber daya manusia, pengembangan keilmuan, serta tata kelola kelembagaan.
Bagi para pengasuh yang setiap hari mendampingi kehidupan santri, perhatian terhadap kesejahteraan dan peningkatan kompetensi tentu menjadi harapan yang terus dinantikan. ***






