POJOKSATU.id - Tidak semua pemimpin bangsa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.
Adam Malik Batubara menjadi salah satu contoh menarik dalam sejarah Indonesia. Ia tidak menamatkan pendidikan setara SMP maupun SMA, apalagi meraih gelar sarjana.
Namun, perjalanan hidupnya membawanya menjadi wartawan, tokoh pergerakan kemerdekaan, Menteri Luar Negeri, diplomat yang disegani, hingga Wakil Presiden Republik Indonesia.
Adam Malik terpilih menjadi wakil presiden pada 23 Maret 1978 untuk mendampingi Presiden Soeharto dalam periode 1978-1983.
Pencapaian tersebut bukan datang secara tiba-tiba. Sebelum menduduki jabatan itu, ia telah melewati perjalanan panjang dalam dunia jurnalistik, politik, pemerintahan, dan diplomasi internasional.
Kisahnya juga tidak bisa dilepaskan dari situasi Indonesia pada masa itu, ketika perjuangan kemerdekaan, perubahan pemerintahan, dan dinamika politik membentuk jalan karier para tokoh bangsa.
Hanya Menempuh Pendidikan Dasar
Adam Malik lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada 22 Juli 1917. Ia tumbuh pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ketika kesempatan pendidikan bagi masyarakat bumiputra masih terbatas.
Pendidikan formalnya dimulai di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), sekolah dasar bagi anak-anak bumiputra pada masa kolonial. Sejumlah catatan biografi menyebut Adam Malik bersekolah hingga kelas lima HIS.
Ia juga pernah mengikuti pendidikan agama di Madrasah Sumatera Thawalib Parabek, Bukittinggi, serta belajar di sekolah agama Al-Masrullah di Tanjungpura, Langkat.
Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan menengah dan tidak menempuh perguruan tinggi.
Setelah meninggalkan sekolah formal, Adam Malik membantu usaha keluarga sekaligus memperluas pengetahuannya melalui bacaan dan pergaulan.
Ia tertarik pada perkembangan politik serta persoalan yang dihadapi masyarakat di bawah pemerintahan kolonial.
Ketiadaan ijazah menengah maupun gelar sarjana tidak membuatnya berhenti belajar.
Ia justru mengembangkan kemampuan melalui pengalaman organisasi, jurnalistik, dan keterlibatan langsung dalam pergerakan nasional.
Terjun ke Politik Sejak Usia 17 Tahun
Pada 1934, ketika berusia sekitar 17 tahun, Adam Malik mulai memimpin Partai Indonesia (Partindo) di Pematangsiantar dan Medan.
Keputusannya terjun ke politik berlangsung ketika pemerintah kolonial Belanda mengawasi aktivitas organisasi yang memperjuangkan perubahan.
Para aktivis pergerakan menghadapi risiko pengawasan, penangkapan, hingga hukuman penjara.
Pengalaman tersebut mempertemukan Adam Malik dengan persoalan kepemimpinan sejak usia muda.
Ia belajar menyampaikan gagasan, mengorganisasi orang, membangun jaringan, dan menghadapi perbedaan pandangan.
Pada masa itu, perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui perlawanan fisik.
Organisasi, tulisan, pertemuan politik, dan penyebaran gagasan kebangsaan juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran nasional.
Adam Malik kemudian merantau ke Batavia, yang kini bernama Jakarta. Perpindahan tersebut memperluas pergaulannya dengan aktivis dan wartawan serta membuka jalan menuju karier jurnalistik.
Mendirikan Antara dan Ikut Menyebarkan Kabar Kemerdekaan
Pada 13 Desember 1937, Adam Malik bersama Soemanang, A.M. Sipahoetar, dan Pandoe Kartawigoena mendirikan kantor berita Antara.
Pendirian Antara menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan kariernya.
Pada masa kolonial, keberadaan kantor berita nasional memiliki arti strategis karena informasi tentang perkembangan Indonesia perlu disebarluaskan melalui saluran yang dibangun oleh bangsa sendiri.
Sebagai wartawan, Adam Malik terbiasa mengikuti perkembangan politik, mengumpulkan informasi, memahami persoalan, dan menyampaikan berita kepada masyarakat.
Pengalaman tersebut turut membentuk kemampuannya membaca situasi dan berkomunikasi dengan berbagai kalangan.
Pada 16 Agustus 1945, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok, Karawang.
Peristiwa ini menjadi bagian penting dari rangkaian desakan agar Proklamasi segera dilaksanakan.
Adam Malik dikenal terlibat dalam gerakan pemuda yang mendorong percepatan kemerdekaan yang dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok itu.
Peran jaringan pers itu semakin penting menjelang Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Adam Malik juga terlibat dalam upaya menyebarkan kabar kemerdekaan agar diketahui masyarakat luas.
Pengalaman jurnalistiknya menunjukkan bahwa perjuangan membangun bangsa tidak hanya berlangsung di medan politik, tetapi juga melalui penyebaran informasi.
Kemampuan menyampaikan pesan secara cepat dan tepat menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan gagasan kemerdekaan.
Dari Wartawan Menjadi Pejabat Negara
Setelah Indonesia merdeka, Adam Malik tidak meninggalkan dunia politik. Ia terlibat dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa awal Republik.
Ia juga terlibat dalam pembentukan dan kegiatan partai politik. Pada 1950-an, pengalamannya berkembang melalui lembaga perwakilan dan penugasan diplomatik.
Pada 1959, Adam Malik diangkat menjadi duta besar untuk Uni Soviet dan Polandia.
Penugasan tersebut memberinya kesempatan memperluas pengalaman dalam hubungan internasional, termasuk memahami kepentingan negara lain dan menjalankan komunikasi diplomatik.
Pada 1962, ia terlibat dalam perundingan Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat di Washington, Amerika Serikat. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Menteri Perdagangan.
Perjalanan itu memperlihatkan bahwa Adam Malik tidak langsung melompat dari wartawan menjadi wakil presiden.
Ia menjalani proses panjang melalui organisasi politik, lembaga perwakilan, diplomasi, dan jabatan pemerintahan.
Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal penting ketika ia dipercaya menangani urusan luar negeri Indonesia.
Menjadi Menteri Luar Negeri dan Pendiri ASEAN
Pada 1966, Adam Malik dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan yang dipimpin Soeharto.
Ia memegang jabatan tersebut hingga 1977, melewati masa perubahan besar dalam arah politik luar negeri Indonesia.
Salah satu tantangan saat itu adalah memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga setelah Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Diplomasi menjadi instrumen penting untuk membuka kembali ruang kerja sama regional.
Pada 8 Agustus 1967, Adam Malik bersama menteri luar negeri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok. Dokumen tersebut menjadi dasar pembentukan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Peran Adam Malik dalam pendirian ASEAN memperlihatkan kemampuannya membangun komunikasi dan mencari titik temu di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda.
Karier diplomatiknya mencapai pengakuan internasional ketika ia terpilih menjadi Ketua Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-26 pada 1971.
Jabatan tersebut menunjukkan bahwa kiprahnya tidak hanya berpengaruh di dalam negeri, tetapi juga mendapat tempat di forum internasional.
Menjelang akhir masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik telah memiliki pengalaman panjang dalam hubungan antarnegara.
Pada 1977, ia dipercaya menjadi Ketua DPR/MPR, sebelum memasuki babak baru dalam karier politiknya.
Mengapa Adam Malik Terpilih Menjadi Wakil Presiden?
Pada 1978, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto.
Dalam Sidang Umum MPR, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan berikutnya.
Sebelumnya, jabatan wakil presiden dipegang Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada periode 1973-1978. Sri Sultan tidak melanjutkan jabatannya sehingga diperlukan wakil presiden baru.
Dalam situasi itulah Adam Malik terpilih menjadi Wakil Presiden RI pada 23 Maret 1978 untuk periode 1978-1983.
Pemilihan tersebut berlangsung melalui mekanisme MPR, sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku saat itu.
Berbeda dengan sistem sekarang, presiden dan wakil presiden pada masa tersebut tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara nasional.
Latar pendidikan Adam Malik memang menarik perhatian. Di tengah jabatan tinggi yang umumnya diasosiasikan dengan pendidikan formal dan gelar akademik, ia berhasil mencapai posisi wakil presiden tanpa menamatkan pendidikan menengah.
Namun, pencapaiannya tidak bisa dijelaskan hanya dari latar pendidikan tersebut. Ada sejumlah faktor yang membantu memahami perjalanan kariernya.
Pertama, Adam Malik memiliki pengalaman politik sejak masa pergerakan nasional. Ia telah terbiasa berorganisasi dan membangun jaringan jauh sebelum memasuki pemerintahan.
Kedua, ia memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan tugas negara, mulai dari Menteri Perdagangan hingga Menteri Luar Negeri.
Jabatan-jabatan tersebut memberinya pemahaman tentang persoalan pemerintahan dan hubungan antarnegara.
Ketiga, reputasi diplomatiknya telah terbentuk melalui keterlibatan dalam pendirian ASEAN dan kepemimpinan di sidang Majelis Umum PBB. Pengalaman itu menjadi bagian penting dari rekam jejaknya sebelum menjadi wakil presiden.
Keempat, pemilihannya berlangsung dalam konfigurasi politik Orde Baru. Karena itu, perjalanan Adam Malik menuju jabatan wakil presiden perlu dipahami dalam konteks mekanisme politik dan pergantian kepemimpinan pada 1978, bukan disamakan dengan proses pemilihan langsung pada masa kini.
Dengan kata lain, pendidikan formal Adam Malik memang terbatas, tetapi pengalaman politik, jabatan strategis, dan perjalanan diplomatiknya telah membentuk rekam jejak panjang sebelum ia terpilih menjadi orang nomor dua di Indonesia.
Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai wakil presiden, Adam Malik tidak lagi menduduki jabatan tersebut. Ia meninggal dunia di Bandung pada 5 September 1984 dalam usia 67 tahun.
Pemerintah kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional pada 1998.
Warisan Adam Malik tidak hanya terletak pada jabatan yang pernah diembannya.
Ia meninggalkan jejak dalam sejarah pers melalui pendirian Antara, dalam diplomasi melalui perannya di ASEAN dan PBB, serta dalam politik Indonesia melalui keterlibatannya sejak masa pergerakan nasional hingga pemerintahan Orde Baru.
