POJOKSATU.id - Kabar baik bagi orang tua dan calon peserta didik di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah 100 sekolah swasta dalam program pendidikan gratis mulai tahun ajaran 2027/2028.
Dengan penambahan tersebut, total sekolah swasta yang mengikuti program sekolah gratis di Jakarta meningkat menjadi 253 sekolah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan kuota tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
Rencana perluasan program itu akan ditindaklanjuti agar dapat mulai diterapkan pada Juli 2027.
"Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50 dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Artinya, perluasan program sekolah swasta gratis di Jakarta dilakukan secara bertahap. Dari semula 103 sekolah, jumlahnya bertambah menjadi 153 sekolah setelah penambahan 50 sekolah.
Selanjutnya, 100 sekolah tambahan akan dimasukkan sehingga total penerima program mencapai 253 sekolah pada tahun ajaran 2027/2028.
Tahapan Penambahan Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Program sekolah swasta gratis merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Pada tahap awal, program ini melibatkan 103 sekolah swasta pada 2026. Pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sekitar Rp253,6 miliar.
Dari 103 sekolah tersebut, sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan yang mendapatkan pendanaan selama Januari hingga Desember 2026.
Sementara itu, 63 sekolah lainnya merupakan penerima baru dengan periode pendanaan Juli hingga Desember 2026.
Program tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga sekolah luar biasa (SLB).
Sekolah penerima program tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.
Setelah pelaksanaan tahap awal, Pemprov DKI Jakarta menambah 50 sekolah sehingga jumlahnya menjadi 153 sekolah.
Kini, pemerintah kembali menyepakati penambahan 100 sekolah untuk tahun ajaran 2027/2028.
Meski demikian, daftar 100 sekolah tambahan tersebut belum diumumkan secara terperinci.
Penentuan sekolah penerima berikutnya masih memerlukan pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta, terutama berkaitan dengan alokasi anggaran dan mekanisme pembiayaan.
Madrasah dan Pondok Pesantren Berpeluang Mendapat Sekolah Gratis
Perluasan program pendidikan gratis di Jakarta ternyata tidak hanya diarahkan untuk sekolah umum.
Pramono juga membuka peluang agar pembiayaan pendidikan gratis dapat menjangkau lembaga pendidikan keagamaan, termasuk madrasah dan pondok pesantren.
Menurutnya, perluasan tersebut dapat dilakukan apabila kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencukupi.
"Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren," kata Pramono.
Ia mengaku telah menerima informasi bahwa madrasah dan pondok pesantren juga sudah masuk dalam pembahasan perluasan program pendidikan gratis.
"Saya mendengar untuk yang ini pun sebenarnya sudah pondok pesantrennya. Madrasah sudah ada," ujarnya.
Namun, rincian lembaga pendidikan keagamaan yang akan menerima manfaat program tersebut masih perlu ditetapkan melalui kesepakatan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
Dengan demikian, peluang madrasah dan pondok pesantren masuk dalam program sekolah gratis masih bergantung pada pembahasan kebijakan dan kemampuan anggaran daerah.
Putusan MK Jadi Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Gratis
Kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025.
Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Ketentuan itu berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, termasuk sekolah dan madrasah swasta.
Meski demikian, MK memberikan penegasan bahwa pemberian bantuan pendidikan kepada sekolah atau madrasah swasta dapat mempertimbangkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Putusan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam memperluas akses pendidikan gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta kemudian menjalankan kebijakan pembiayaan sekolah swasta gratis melalui dukungan APBD.
Dengan rencana penambahan 100 sekolah pada Juli 2027, cakupan program ini akan semakin luas.
Meski begitu, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi mengenai daftar sekolah penerima tambahan, termasuk rincian teknis pembiayaan yang akan diberlakukan. ***
