POJOKSATU.id - Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghidupkan kembali sistem penjurusan di SMA mulai tahun ajaran 2027/2028 mendapat perhatian dari kalangan pendidik.
Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengembalikan tiga jurusan lama, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.
Menurutnya, sistem penjurusan SMA perlu dirancang lebih adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja pada masa mendatang.
Salim menilai, dunia kerja modern semakin membutuhkan tenaga profesional dengan kemampuan lintas disiplin ilmu atau multidisiplin.
Sebagai contoh, profesi di bidang ekonomi digital tidak cukup hanya mengandalkan satu bidang keilmuan. Seseorang juga membutuhkan penguasaan matematika, ilmu sosial, dan teknologi secara bersamaan.
"Karena dunia kerja modern gitu ya membutuhkan kemampuan yang sifatnya lintas disiplin ilmu," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
P2G Dorong Jurusan SMA Lebih Adaptif dan Multidisiplin
Salim mengingatkan, jika pemerintah hanya memberlakukan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa seperti pola sebelumnya, ruang pengembangan kompetensi siswa justru berpotensi menjadi terbatas.
Padahal, kebutuhan dunia kerja terus berkembang dan menuntut kemampuan yang menggabungkan berbagai bidang keilmuan.
"Kebijakan penjurusan yang hanya ada tiga tadi, yang saya katakan di SMA misalnya IPA, IPS, Bahasa, ini akan mempersempit pengembangan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja modern," tegasnya.
Karena itu, P2G mendorong pemerintah merancang sistem penjurusan yang lebih progresif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan.
Salim mencontohkan, siswa perlu memiliki kemampuan memahami berbagai persoalan aktual, mulai dari kemiskinan yang berkaitan dengan perubahan iklim, persoalan kesehatan, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan pemahaman dari sejumlah perspektif keilmuan sekaligus.
"Nah sehingga harus ada program penjurusan yang lebih progresif, bukan progresif kali ya, penjurusan yang lebih adaptif, yang lebih futuristik," tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak terpaku pada pola penjurusan lama. Perlu ada ruang bagi bidang keilmuan lain yang dapat menjawab tantangan masyarakat dan kebutuhan profesi pada masa mendatang.
"Nah jadi kalau hanya terbatas seperti pola yang lama IPA, IPS, Bahasa tentu ini akan lebih banyak tantangannya," ujarnya.
P2G Minta Pemerintah Evaluasi Kurikulum Merdeka
Selain meminta skema penjurusan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, P2G juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
Seperti diketahui, Kurikulum Merdeka menghapus sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA. Siswa diberikan keleluasaan memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana pendidikan lanjutan.
Menurut Salim, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut penting dilakukan sebelum pemerintah menetapkan sistem penjurusan baru.
"Nah ini kan ada baiknya juga disampaikan kepada publik ya bagaimana evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka selama kurang lebih 5 tahun ini," katanya.
P2G juga meminta pemerintah melibatkan organisasi profesi guru dan para pakar pendidikan dalam menyusun kebijakan penjurusan SMA.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar sistem yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini, tetapi juga mampu mempersiapkan siswa menghadapi perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan persaingan dunia kerja global.
Dengan demikian, rencana menghidupkan kembali penjurusan SMA diharapkan menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang lebih relevan dengan masa depan, bukan sekadar mengulang pola lama. ***
