POJOKSATU.ID - Proses peralihan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari PT Pos Indonesia ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terus berjalan di berbagai daerah.
Namun, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluhkan bantuan belum cair meski sudah menerima KKS baru.
Salah satu penyebab utama keterlambatan tersebut adalah proses verifikasi dokumen di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
SIKS-NG merupakan sistem data terpadu yang digunakan pemerintah untuk memastikan bansos tepat sasaran.
Baca Juga: Berkas Lengkap tapi TPG Guru 100 Persen Belum Cair, Ini Penyebabnya
Dalam proses peralihan KKS, data dan dokumen KPM harus diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu sebelum bantuan dapat disalurkan ke rekening penerima.
Lalu, dokumen apa saja yang diverifikasi di SIKS-NG untuk KKS peralihan?
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
NIK menjadi dokumen paling krusial dalam verifikasi SIKS-NG.
Data NIK akan dicocokkan dengan database kependudukan nasional.
Baca Juga: KKS Baru Peralihan Pos Kapan Cair? Ini Cara Cek Kartu Aktif di SIKS-NG
Jika NIK tidak valid, ganda, atau tidak sinkron, maka KPM berpotensi tertahan dalam sistem meski sudah menerima KKS.
Kesalahan penulisan NIK atau perbedaan data antara KTP dan KK sering menjadi penyebab utama bansos belum cair.
2. Kartu Keluarga (KK)
Dokumen Kartu Keluarga diverifikasi untuk memastikan susunan anggota keluarga, status ekonomi, dan kesesuaian data rumah tangga.
SIKS-NG menggunakan data KK untuk menentukan kelayakan KPM sebagai penerima bansos.
Perubahan data keluarga seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau pemekaran keluarga yang belum diperbarui dapat memengaruhi status kepesertaan.
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
KTP digunakan untuk mencocokkan identitas penerima dengan data biometrik dan administrasi kependudukan.
Baca Juga: Bansos Pusat vs Dana Desa, Mana yang Lebih Besar dan Lebih Tepat Sasaran? Ini Perbandingannya
Verifikasi KTP memastikan bahwa KKS diberikan kepada orang yang benar dan masih berstatus hidup.
Jika KTP belum elektronik atau datanya belum diperbarui, proses aktivasi KKS bisa tertunda.
4. Status Kepesertaan Bansos
SIKS-NG juga memverifikasi apakah KPM masih terdaftar aktif sebagai penerima bansos seperti PKH atau BPNT.
Jika status kepesertaan sudah tidak aktif atau tidak masuk dalam SK penetapan terbaru, maka saldo bantuan tidak akan masuk meski KKS sudah dicetak.
Baca Juga: Viral! Nasi Rendang Relawan Diduga Jadi Biang Keracunan Pengungsi Banjir
Inilah alasan mengapa sebagian KPM menerima kartu, tetapi belum bisa mencairkan bansos.
5. Data Rekening KKS
Untuk peralihan dari Pos ke bank, data rekening KKS harus sesuai dengan identitas KPM.
Verifikasi ini meliputi nomor rekening, bank penyalur, serta status aktivasi kartu.
Jika rekening belum aktif atau terjadi kesalahan input data, maka bantuan tidak bisa disalurkan.
6. Hasil Musyawarah Desa atau Verifikasi Lapangan
Dalam beberapa kasus, SIKS-NG juga memuat hasil verifikasi lapangan atau musyawarah desa.
Baca Juga: Dana Desa Dihentikan, Ini Daftar Bansos yang Terancam Distop untuk Warga Desa
Data ini digunakan untuk memastikan kondisi ekonomi KPM masih memenuhi kriteria penerima bansos.
Jika hasil verifikasi menunjukkan KPM sudah tidak layak, maka statusnya bisa dinonaktifkan.
Kenapa Verifikasi Ini Penting?
Verifikasi dokumen di SIKS-NG bertujuan mencegah bantuan salah sasaran, data ganda, dan penyalahgunaan bansos.
Meski prosesnya memakan waktu, langkah ini penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Apa yang Harus Dilakukan KPM?
Jika KKS peralihan belum cair, KPM disarankan segera menghubungi pendamping sosial, operator desa, atau Dinas Sosial setempat.
Bawa dokumen asli seperti KTP dan KK untuk proses pengecekan dan perbaikan data jika diperlukan.
Dokumen yang diverifikasi di SIKS-NG untuk KKS peralihan meliputi NIK, KK, KTP, status kepesertaan bansos, data rekening KKS, hingga hasil verifikasi lapangan.
Kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi kunci utama agar bansos bisa cair tepat waktu.***
