POJOKSATU.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengusulkan agar Sekolah Kedinasan tak lagi sediakan sekolah gratis dan jaminan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah lulus.
Usulan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Juliyatmono dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Tutorial Lengkap Cara Masuk dan Penjelasan Tugas PPG Kemenag 2025 Batch 2 di Ruang GTK
"Saya punya gagasan sambil menghitung, merevisi Undang-Undang Sisdiknas ke depan. Bagaimana sekolahnya (sekolah kedinasan) tetap ada tapi bebas, siapapun berhak dan masyarakat membiayai sendiri," kata Juliyatmono dikutip dari siaran YouTube Tv Parlemen, Sabtu (5/7/2025).
Juliyatmono mengusulkan sekolah kedinasan tak lagi gratis dan berharap sekolah kedinasan bisa sama seperti perguruan tinggi lainnya di mana mahasiswanya membayar dan berkompetisi.
Setelah lulus, kata Juliyatmono, mereka bisa sama-sama bersaing secara adil dengan ikut selekai CPNS seperti masyarakat lainnya.
"Kalau dia mau sekolah di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ya masuknya ketat, di situ bayar pada saat mereka ikut CPNS ya ikut CPNS," ujarnya.
Selanjutnya Juliyatmono menyarankan agar sekolah kedinasan telah membuat korsa atau semangat persatuan dan kesetiakawanan dalam unit oragnisasi.
Menurut dia, sekolah kedinasan telah membuat mahasiswanya tampak seperti eksklusif serta merasa lebih baik dari masyarakat lainnya.
Baca Juga: Apakah Kadis PUPR Madina Sudah Tersangka atau Bukan, Ini Penjelasan Jubir KPK Budi Prasetyo
"Membangun korsa, mereka kurang bisa menerima kehadiran yang lain. Merasa paling jago, paling unggul," imbuhnya.
Terlebih lagi, menurut Juliyatmono, biaya sekolah kedinasan tidak murah dan seluruh dananya ditanggung oleh negara lewat mandatory spending 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau APBN.
Baca Juga: HOREEE! BOP RA dan BOS Madrasah Siap Dicairkan Kemenag, Pastikan Pengajuan Juli 2025
Maka dari itu, Juliyatmono mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi memiliki eksklusivitas, seluruh masyarakat bisa masuk dengan proses seleksi ketat, membayar pendidikan, serta lulus tidak langsung menjadi CPNS.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promedia.pojoksatu
Versi iOS: https://apps.apple.com/app/pojok-satu/id6670306141
Channel Whatsapp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaizUTRDjiOXHsJCgQ2E
Fanpage edugov: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575904868212
"Ini sebuah gagasan. Bagaimana tanggapannya dan perlu kajian yang mendalam sehingga semua bisa menerima pada saatnya nanti," pungkas Juliyatmono. ***
