Jakarta, POJOKSATU.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang belum jelas kebenarannya, termasuk isu penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial.
Isu tersebut turut menyeret nama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Namun, Sarmuji menegaskan bahwa informasi yang beredar belum terkonfirmasi sehingga tidak semestinya langsung dipercaya.
"Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," kata Sarmuji saat ditemui di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 6 November 2026.
Ia kemudian mengingatkan publik pada pengalaman Bahlil yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan isu dugaan kekerasan terhadap pasangan.
Saat itu, narasi di media sosial bahkan diperkuat oleh pernyataan seseorang yang mengaku memiliki informasi akurat.
"Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, 'Ini A1! A1,' seolah-olah A1," ujarnya.
Menurut Sarmuji, tudingan tersebut berkembang dengan mengarah kepada salah satu ketua umum partai politik besar.
Ia menjelaskan, spekulasi muncul karena hanya ada beberapa partai yang dianggap memiliki posisi besar dalam peta politik nasional.
"Padahal partai besar itu kan, kalau kita boleh ngomong ada tiga saja. PDI, pemenang pemilu, Partai Golkar nomor dua, Partai Gerindra nomor tiga. Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu, harusnya tiga dari... satu dari tiga itu, ya," imbuhnya.
Sarmuji menilai, dalam isu sebelumnya, Bahlil seolah menjadi satu-satunya sosok yang dituding karena narasi yang beredar terus mengarah kepadanya.
"Kan nggak mungkin Bu Mega menganiaya pacarnya, kan. Pak Prabowo apalagi, nggak mungkin. Yang kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar," ucapnya.
Namun, setelah isu tersebut bergulir, tudingan yang sempat ramai itu ternyata tidak terbukti.
Sarmuji menyebut sosok yang dimaksud bukan berasal dari Golkar, melainkan dari partai yang tidak lolos ke parlemen.
"Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen. Nah, bayangkan itu, dianggap partai besar. Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, 'Partai besar'. Partai besarnya siapa, kita nggak tahu," kata Sarmuji.
Berangkat dari pengalaman tersebut, ia mengingatkan agar masyarakat tidak buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan kabar yang ramai diperbincangkan.
Terlebih, informasi yang belum dapat diverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak tertentu.
"Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi," tuturnya.***
