PPPK Paruh Waktu Belum Mulus, Keterbatasan Formasi dan Masalah Data Jadi Penghambat
Skema PPPK Paruh Waktu hadapi kendala serius mulai dari formasi terbatas, keterbatasan anggaran, hingga masalah data non ASN eksisting.
Topik
12 artikel
Skema PPPK Paruh Waktu hadapi kendala serius mulai dari formasi terbatas, keterbatasan anggaran, hingga masalah data non ASN eksisting.
Polemik PPPK minta jadi PNS kembali mencuat. Pemerintah menegaskan alih status tak bisa otomatis karena aturan sudah jelas.
Pelantikan 325 PPPK Rejang Lebong tinggal menunggu verifikasi akhir dari BKN sebelum resmi dilantik akhir tahun 2025.
Guru PPPK kecewa janji pemerintah soal transfer tunjangan profesi guru (TPG) tiap bulan tak kunjung terealisasi.
PGRI Bangka Belitung desak pemerintah pastikan gaji guru tidak terlambat, TPP kembali normal, dan status PPPK paruh waktu diperjelas.
PPPK paruh waktu dilarang pindah instansi sembarangan. Jika memaksa, statusnya bisa langsung dianggap mengundurkan diri.
Status pensiun PPPK paruh waktu belum jelas, sementara PPPK penuh waktu mulai dapat hak pensiun layaknya ASN tetap.
Pemerintah pastikan melalui skema PPPK Paruh Waktu, tidak ada tenaga honorer yang tertinggal atau diberhentikan akibat penghapusan status ho
Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu mencakup jam kerja, masa kontrak, hingga gaji dan peluang karier dalam sistem ASN 2025.
Skema PPPK Paruh Waktu ditargetkan menjadi solusi bagi ribuan tenaga honorer tanpa status ASN yang kini mendapat kepastian hukum.
Pegawai non-ASN khawatir status PPPK Paruh Waktu tak otomatis jadi penuh waktu setelah setahun masa kontrak kerja.
BKN resmi terbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata cara penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu di seluruh instansi.