KPK Petakan 7 Sektor Rawan Korupsi di Jember, DPRD Desak Perbaikan Tata Kelola Konkret
DPRD desak perbaikan tata kelola kongkret setelah KPK terbitkan aturan baru dan petakan 7 sektor rawan korupsi di Jember
Topik
12 artikel
DPRD desak perbaikan tata kelola kongkret setelah KPK terbitkan aturan baru dan petakan 7 sektor rawan korupsi di Jember
Komisi II pun meminta jajaran direksi dan manajemen Perumda Pasar agar bertindak tegas mengamankan seluruh potensi pendapatan daerah dari se
Eksekutif dan legislatif sebagai institusi negara merasa tidak dihargai PT.SJ Pollyframe, karena dua kali dipanggil dua kali tidak datang.
Warga lingkungan sekitar yang dibangun rumah ibadah awalnya menolak pembangunan rumah ibadah, namun ada iperasi senyap warga akhirnya setuju
Ketua komisi III DPRD meradang karena merasa lembaga negara DPRD Purwakarta direndahkan oleh dua perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta
Melalui edukasi ini, DPRD berharap para anggota dewan dapat meneruskan informasi serta imbauan ini kepada konstituen dan masyarakat luas
Sementara untuk para Wakil Ketua DPRD, besaran tunjangan perumahan yaitu Rp39,4 juta dan tunjangan transportasi sebesar Rp23,5 juta.
jajaran pejabat dan tamu undangan penting tidak lagi menempati tenda utama yang teduh, melainkan ikut berdiri berpanas-panasan
Damkar Jember Dapat Tambahan Satu Mobil Baru, DPRD Langsung Kaji Penambahan Anggaran Tahun Depan. Cek selengkapnya
Kejari Purwakarta membuka peluang memeriksa mantan pimpinan DPRD terkait dugaan mark up tunjangan perumahan dan transportasi dewan.
Dugaan ketidakwajaran dalam anggaran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 kini dibawa ke ranah pengawasan dan penegakan hukum.
Penghentian tersebut dilakukan setelah pihak pengadu, yakni Kuwu Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, mencabut pengaduannya pada 15 Juni 2026