POJOKSATU.ID- Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengajak umat islam agar hasil hitung cepat atau quick count sebaiknya tidak disikapi dengan euforia.

Namun harus disikapi dengan kesabaran sembari menunggu hasil akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu dikemukakan Sekretaris DPP LDII, Hasyim Nasution kepada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Menurut dia, masyarakat harus arif dan bijaksana mengedepankan persatuan dan kesatuan dengan saling menjaga agar pemilu tetap damai.

Baca Juga: Secepat Itu Move on, Belum Sebulan Umumkan Putus dari Alden, Awkarin Sudah Gandeng Pacar Bule

Apalagi, kata dia, hitung cepat dalam sejarah pemilu selalu memunculkan dua perbedaan karena persoalan pelaksanaan metodologi.

Hasil yang berbeda tersebut, bisa memantik keributan bila terdapat pihak yang memprovokasi,

"Ingat Pemilu 2004 antara Megawati dan SBY, ada dua hasil hitung cepat yang berbeda. Pemilu 2014 dan 2019 juga demikian, yang disusul perselisihan antarpendukung,” kata Hasyim Nasution.

Hitung cepat, lanjutnya, tidak bisa dijadikan patokan resmi, karena hitung cepat itu hanya untuk mengetahui kinerja dan upaya pemenangan.

Baca Juga: Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Gelar Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

"Untuk itu, kami mengajak agar masyarakat menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Jangan sampai semangat mengikuti pesta demokrasi justru menghasilkan suasana yang tidak menentu setelah pesta bubar,” imbaunya.

Karena itu, Hasyim mengingatkan, agar KPU tetap menjaga independensinya sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam menegakkan demokrasi.

"Pemilu yang jujur dan adil, menghasilkan pemerintahan yang kredibel, legal, dan dilegitimasi rakyat, serta menjadi cermin keterwakilan rakyat,” tegas Hasyim.  

Ia juga menegaskan, bahwa pemilu merupakan ajang untuk menyentuh hati rakyat agar bersedia dan yakin untuk memilih pemimpin dan wakil mereka.

Baca Juga: DPRD Karawang Terima Audiensi Warga Dua Desa

Selain itu, Hasyim juga mengajak elit parpol maupun tim sukses tidak menciptakan citra bahwa KPU tak berintegritas dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Pemikiran atau praktik mendelegitimasi hasil pemilu seperti itu, justru malah makin membahayakan keberlanjutan demokrasi.

"Bila prasangka didahulukan, maka apapun menjadi salah. Dalam konteks Pemilu, jangan sampai ada pihak yang melontarkan isu baik di media massa dan media sosial, terdapat kecurangan, ini berbahaya bagi demokrasi dan keutuhan bangsa,” tegas Hasyim.

"Pesta demokrasi merupakan ajang sportivitas bukan menghalalkan cara untuk menang. Sebab, yang paling pertama menjadi korban dalam pertarungan para elit politik adalah rakyat itu sendiri,” ungkapnya lagi. ***