JAKARTA, POJOKSATU.id - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 10 Oktober 2026, ternyata berlangsung 2,5 jam. Salah satu yang dibahas adalah niat Gibran mundur dari kursi Wapres.

Informasi tersebut bahkan dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana.

Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen penyetaraan pendidikan.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo, dikutip pojoksatu.id, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan itu sekaligus mengungkap bahwa isu pengunduran diri Gibran bukan sekadar spekulasi politik. Niat tersebut disebut memang pernah disampaikan langsung kepada Prabowo.

Prabowo Tidak Menolak, Gibran Diberi Nasihat

Menariknya, menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat Gibran untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Meski demikian, Presiden disebut memberikan sejumlah masukan dan nasihat kepada Gibran dalam menghadapi persoalan politik dan hukum yang sedang berkembang.

"Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ungkap Prasetyo.

Pertemuan selama 2,5 jam itu pun tidak serta-merta berujung pada keputusan pengunduran diri. Gibran justru disebut memilih menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Salah satu langkah yang disebut akan ditempuh adalah melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah menghormati keinginan Gibran untuk menggunakan jalur peradilan sebagai upaya membuktikan persoalan tersebut.

"Itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Dengan demikian, meskipun niat mundur telah disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran disebut akan lebih dahulu menempuh proses hukum.