JAKARTA, POJOKSATU.id - Dari 580 anggota DPR RI di Senayan Jakarta, sebanyak 50 orang sudah tanda tangan setuju Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) atas polemik ijazah Wapres Gibran.
Dari 50 anggota DPR RI, penandatangan terbanyak berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 12 orang hingga Selasa siang (10/11).
Sementara sisanya 38 orang lagi berasal dari lintas fraksi di DPR yang terdiri dari enam fraksi.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Selasa (10/11/2026).
Mardani memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Mardani menyebut anggota DPR yang menandatangani berasal dari lintas fraksi.
“Banyak fraksi, dari mayoritas fraksi. Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ujarnya.
Salah satu yang menandatangi HMP pemakzulan Wapres Gibran adalah Rahmat Saleh yang berasal dari Fraksi PKS dari Dapil 1 Sumbar.
"Setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 PHPU Tahun 2026, kemudian diperkuat lagi keputusan MA 742, 10 Oktober yang lalu, ini sebenarnya sudah cukup bagi saya selaku anggota DPR RI untuk menggunakan hak saya sebagai anggota DPR RI untuk menyatakan pendapat," kata Rahmat dalam dialog di salah satu televisi nasional, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Gibran semestinya memilih mengundurkan diri. Namun, jika Gibran tidak mengundurkan diri, DPR harus mengambil langkah.
Sementara itu Direktur LIMA (Lingkar Madani Indonesia) Ray Rangkuti menyebut menanggapi positif sikap Rahmat Saleh dan anggota Fraksi PKS yang lain.
“Hak Menyatakan Pendapat (Rahmat Saleh dari PKS) ditulis di hadapan kita. Ini bagus semoga menginspirasi bagi anggota DPR yang lainnya,” tegas Ray Rangkuti.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah SMA miliknya.
Terkait munculnya skenario Wapres Gibran mundur, Puan Maharani menyebut semua pihak agar jangan ada yang berandai-andai.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” tegas Puan Maharani saat konferensi pers usai Sidang Paripurna DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa (10/11).
Puan juga menanggapi bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sebagian anggota DPR RI terkait kasus ijazah Gibran yang sudah ada putusan dari MK dan MA ini.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan saat jumpa pers.
Menurutnya bagaimana, siapa, dan apa mekanisme HMP, semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada.
“Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya lagi.
Sementara terkait isu Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, menurut Puan sebaiknya menunggu info resmi atau pernyataan resmi saja.
“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” ujarnya.***
