POJOKSATU.id, Pekerja diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya penipuan yang menggunakan nama Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Modus yang digunakan pelaku di antaranya menyebarkan tautan mencurigakan dan pesan berantai dengan mencatut identitas Kemnaker.
Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses tautan sembarangan, terlebih jika disertai permintaan informasi pribadi dari sumber yang tidak jelas.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, meminta pekerja lebih teliti dalam menyikapi setiap informasi yang berkaitan dengan penyaluran BSU.
Ia menekankan pentingnya menggunakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari komunikasi dari pihak yang tidak memiliki kejelasan identitas.
“Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” ujar Indah.
Menurut dia, penyebaran informasi palsu mengenai BSU bisa dilakukan melalui berbagai saluran digital.
Pelaku dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun direct message (DM) di media sosial yang dilengkapi tautan menuju situs tidak resmi.
Pekerja harus berhati-hati apabila menemukan tautan yang meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data sensitif lainnya dengan alasan untuk mendapatkan bantuan.
Tawaran pencairan BSU yang tidak disertai prosedur jelas juga perlu dicurigai.
Selain itu, masyarakat tidak boleh menjadikan keberadaan logo Kemnaker sebagai satu-satunya patokan untuk menilai keaslian sebuah pesan atau situs.
Identitas visual tersebut bisa saja digunakan oleh pihak yang ingin menyesatkan masyarakat.
Kemnaker mengarahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai BSU 2026 melalui saluran komunikasi resmi kementerian.
Pekerja juga dapat mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id untuk mencari informasi terkait program tersebut.
Jika situs resmi belum dapat diakses, masyarakat sebaiknya bersabar menunggu pembaruan informasi dari pemerintah.
Hindari mencari jalan pintas melalui tautan alternatif yang belum diketahui sumber dan keamanannya.
Empat Langkah Mencegah Penipuan BSU 2026
Untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan, pekerja perlu menerapkan langkah-langkah sederhana saat menerima informasi mengenai BSU.
Perlindungan terhadap data pribadi harus menjadi perhatian utama ketika beraktivitas di ruang digital.
Langkah pertama, telusuri alamat situs yang tercantum dalam pesan sebelum membukanya atau mengisi formulir.
Pastikan situs tersebut sesuai dengan alamat resmi yang diinformasikan oleh Kemnaker.
Kedua, rahasiakan kode one-time password (OTP), nomor PIN, dan kata sandi akun.
Jangan menyerahkan informasi keamanan tersebut kepada siapa pun karena berpotensi dimanfaatkan untuk mengakses akun tanpa izin.
Ketiga, hindari memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan pencairan atau mempercepat proses penerimaan BSU.
Permintaan pembayaran dengan dalih biaya administrasi maupun biaya lainnya patut menjadi tanda peringatan.
Keempat, jangan melanjutkan akses ke situs apabila alamat atau isi pesannya menimbulkan kecurigaan.
Tinggalkan tautan tersebut dan konfirmasikan kebenaran informasinya melalui kanal resmi Kemnaker sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Indah kembali mengingatkan bahwa sikap waspada menjadi salah satu cara penting untuk mencegah pekerja dirugikan oleh pelaku yang memanfaatkan nama BSU dan Kemnaker.
Ia turut mengungkapkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah memberikan perhatian terhadap maraknya penipuan yang membawa nama program pemerintah.
Jajaran Kemnaker pun diingatkan untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut.
“Bapak Menaker Prof. Yassierli selalu mengingatkan kami untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian,” kata Indah.
Oleh karena itu, pekerja perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengikuti pengumuman dari kanal resmi merupakan langkah penting agar tidak terjebak dalam penipuan berkedok bantuan pemerintah.***






