JAKARTA, POJOKSATU.id - Wapres Gibran Rakabuming Raka harus diberikan ruang untuk mengklarifikasi secara langsung perihal ijazahnya yang menuai polemik.
Ketua PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengaku tidak mempersoalkan wacana pemakzulan di DPR selama prosesnya sesuai konstitusi.
Bestari mengaku bingung dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatan dan terkesan ingin buru-buru.
"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari Barus, Selasa (10/11/2026).
Bestari mengaku pihaknya tidak keberatan wacana pemakzulan di DPR RI selama prosesnya sesuai konstitusi. Ia juga mengingatkan sejumlah tahapan yang harus dilalui.
"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," ucap Bestari.
Pernyataan ini disampaikan Bestari Barus termasuk untuk merespons ultimatum Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.
Dimana Hugo menyatakan Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan pascaputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan dan ijazah beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan Suket penyetaraan ijazah Gibran.
Dasco mengatakan usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) setelah DPR memasuki masa sidang pascareses.***
