SOLO, POJOKSATU.id -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati Klaten Jateng.
Menyikapi ditangkapnya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, maka menurut mantan Walikota Bogor dua periode ini, Indonesia perlu pembenahan sistem mulai hulu hingga hilir.
Menurut Bima Arya, pembenahan sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir diperlukan untuk mencegah praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.
"Saya kira kita perlu pembenahan sistem yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai dari pembenahan partai politik, pengkaderan, sistem pemilu, hingga pengadaan barang dan jasa. Itu penting ya semuanya," tegas Bima di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
"Mana yang berkontribusi (terhadap korupsi) itu kita kikis satu per satu. Perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan pembenahan sistem. Jangan sampai hanya di ujungnya saja. Pembenahan sistem ini kita perlukan untuk menutup ruang-ruang korupsi," tambahnya.
Dia juga mengaku tak habis pikir melihat para kepala daerah ini, padahal fokus utama Pemeritahan Prabowo-Gibran saat ini adalah pemberantasan korupsi.
"Iya, ini memang saya tidak habis pikir ya. Teman-teman kepala daerah itu masih berani ya melawan arus. Harusnya sekarang pemberantasan korupsi," katanya.
Bima mengungkapkan, Kemendagri bersama KPK sebenarnya telah melakukan berbagai langkah preventif secara langsung ke daerah-daerah untuk memetakan potensi penyelewengan.
"Pak Mendagri bersama Ketua KPK ke setiap daerah untuk membedah indikasi-indikasi korupsi yang ada di sana, itu sudah dilakukan. Pak Mendagri keliling bersama Pak Ketua KPK mengumpulkan kepala daerah untuk mengingatkan dan membuka data-data potensi korupsi. Kita berharap itu jadi 'rem' yang sangat efektif," tandasnya.
Mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sering diraih daerah, Bima menekankan predikat tersebut tetap penting, namun bukan jaminan mutlak bebas korupsi tanpa adanya pengawasan melekat.
"WTP itu penting menurut saya untuk membuat sistem keuangan lebih transparan. Tetapi harus diimbangi tetap dengan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi kepala daerah itu harus ikut dalam ritme pengawasan tadi dan pengawasan langsung. Jangan ada celah," jelas Bima.
Lebih lanjut, Bima menambahkan, kasus hukum yang menjerat kepala daerah merupakan kesalahan individu, bukan kegagalan lembaga maupun program kerja yang ada.
"Ini oknumnya. Bukan lembaganya, bukan programnya. Oknumnya yang harus kita tertibkan," kata Bima Arya.***
