POJOKSATU.ID, Kab. Bandung Barat - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja membuka Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Jabar Tahun 2023 yang diselenggarakan 7- 8 Februari 2023 di Novena Hotel, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Pada kesempatan itu, Sekda Setiawan mengungkap bahwa Forum Perangkat Daerah menjadi agenda tahunan untuk terus menyinergikan visi misi dan program pembangunan di lingkup Pemda Provinsi Jabar dengan visi Juara Lahir dan Batin.
Dalam mewujudkan cita-cita tersebut tentu tak lepas dari dinamika perkembangan zaman. Paling tidak terdapat tiga disrupsi yang membuat setiap insan wajib beradaptasi dalam situasi ini.
"Misalnya, industri 4.0 dan era society 5.0 kini sudah masuk dalam keseharian kita saat ini," kata Sekda Setiawan, Selasa (7/2/2023).
Menurutnya, mau tak mau, semua insan di sektor apapun ia bekerja dan berkarya harus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.
Dalam hal ini Bakesbangpol Jabar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan bidang politik harus memberikan wawasan kepada masyarakat.
Sementara secara demografi, saat ini Jawa Barat dihuni generasi produktif dengan rentang 15- 64 tahun, di mana populasi terbesarnya adalah generasi muda yang terdiri dari generasi Y (1977- 1994), generasi Z (1995- 2010) hingga generasi Alpha (2011- 2024), yang semuanya merupakan digital native, yakni mereka yang lahir di lingkungan dan era digital.
"Itulah esensi yang ingin ditekankan. Sebagai enabler penduduk kita ini di Jabar, dihitung 80 persen generasi X, Y, Z sampai generasi Alpha yang terus tumbuh," ucap Setiawan.
"Saat ini berhadapan dengan generasi yang betul-betul digital. Boleh dikatakan era saat ini adalah The Golden Age of Digitalization sehingga (perangkat daerah) bisa mengembangkan paling tidak informasi kita saat ini dimasukkan secara digital atau dalam bentuk aplikasi," tuturnya.
Sekda Setiawan pun mengajak perangkat daerah di Jabar untuk adaptif dengan memulai langkah-langkah, termasuk di antaranya transformasi digital.
"Ini harus disampaikan di Forum Perangkat Daerah tahun ini karena kita bicara untuk tahun 2024 dan seterusnya," ucap Setiawan.
Tahun Politik 2024
Bicara literasi politik, khususnya terkait pemilihan umum (pemilu), bukan tak mungkin ke depan juga akan bergeser dengan basis digital.
"Era ini pasti ada akseleratornya, misalnya pandemi COVID-19 mengakselerasi mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan ruang teknologi. Tahun 2019 belum percaya bisa bekerja dari mana saja, bisa rapat online, ternyata di tahun 2020 itu semua terjadi," sambungnya.
Oleh karena itu, berbagai tantangan disrupsi harus dihadapi termasuk isu pemilu serentak di tahun 2024. Agar akseleratif dan cocok dengan kondisi demografi, sentuhan digital harus dimanfaatkan mulai dari masalah teknis persiapan pemilu, upaya peningkatan partisipasi pemilu khususnya untuk generasi muda hingga transparansi pemilu dapat dilakukan berbasis digital.
"Tata kelola pemilu yang akuntabel lagi -lagi digitalisasi salah satu yang bisa disampaikan di sana (ruang digital)," paparnya.
Termasuk soal kampanye, yang selama inipun sudah dilakukan secara digital lewat berbagai platform media sosial.
"Masalah kampanye melalui digital, (biasanya) saling menjatuhkan, tapi Jabar punya Saber Hoax, unit yang bekerja apabila ada hal yang tidak benar dan perlu diluruskan," ujar Setiawan.
Di samping itu terdapat sejumlah potensi ancaman konflik di tahun politik, khususnya pada tahun 2024 di mana penyelenggaraan pemilu akan berlangsung serentak.
Potensi itu di antaranya konfilk kerukunan agama, aksi kelompok-kelompok seperti mahasiswa, buruh, atau kelompok lainnya. Selain itu potensi bentrok.(*)
