POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. 

Pembiayaan tersebut diarahkan untuk membantu petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mengembangkan usaha sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

Target besar itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya ditandai dengan pertumbuhan angka-angka makro. 

Hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” tegas Presiden Prabowo.

Sasaran pembiayaan tersebut mencakup masyarakat di pedesaan, wilayah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. 

Pemerintah berharap akses permodalan yang lebih luas dapat membuka kesempatan usaha dan mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat paling bawah.

Prabowo juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga.

Prabowo Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Peluncuran DNKK menjadi langkah pemerintah untuk mengubah arah kebijakan keuangan inklusif. 

Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju pada kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan keuangan, kini fokusnya diperluas pada kondisi keuangan keluarga secara menyeluruh.

Pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. 

Dalam pendekatan ini, keluarga dipandang sebagai unit ekonomi terkecil yang perlu diperkuat agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara langsung.

Saat meresmikan pembentukan lembaga tersebut, Prabowo menyampaikan pernyataan resmi.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus tercermin dalam kehidupan petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, hingga ibu rumah tangga yang turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” tegasnya.

Bukan Sekadar Punya Rekening, tetapi Keuangan Keluarga Lebih Sehat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK membawa perluasan orientasi kebijakan. 

Pemerintah tidak hanya ingin masyarakat memiliki rekening, tetapi juga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” jelas Menko Airlangga.

Menurut data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 yang disampaikan Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. 

Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.

Angka tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan. 

Artinya, akses yang luas perlu diikuti pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat.

Airlangga juga menjelaskan tiga aspek utama dalam kebijakan kesejahteraan keuangan, yakni kualitas kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security).

Pemerintah turut menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keluarga. 

Pelaksanaannya di daerah akan diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan perluasan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” pungkas Airlangga.

Penghasilan Riil dan Daya Beli Jadi Ukuran Kesejahteraan

Prabowo mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari peningkatan penghasilan riil dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. 

Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, perlu menghadirkan perubahan nyata bagi setiap keluarga.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” ungkap Presiden Prabowo.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh potensi dan kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***