JAKARTA, POJOKSATU.id - "Negara kita tidak sekedar menuju fasisme. Menurut saya sudah fasisme," demikian pernyataan Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Pernyataan Feri Amsari itu disampaikan dalam diskusi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sebgaimana dikutip Pojoksatu.id, pada Jumat 23 Oktober 2026.
Feri menyampaikan pandangannya ketika ditanya hal yang penting dan ditangkap Feri Amsari selama 2 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto.
Ia melihat, selama 2 tahun terakhir, peran militer menjadi lebih dekat ke absolut dan berperan penting dalam setiap kebijakan pemerintah.
Karena itu, Feri pun tak ragu menyebut pemerintahan saat ini sudah menjadi rezim militeristik.
"Karena sudah di rezim militaristik, maka enggak ada hukum. Hukum cuman jadi sekedar alat saja," tutur dia.
Ia lantas mencontohkan beberapa militerisme yang diterapkan sejak pemerintahan Prabowo-Gibran..
Seperti kasus ijazah Wapres Gibran yang jika diperhatikan kronologinya cukup janggal.
"Ijazah itu, waktu jadi Walikota Solo, terbit surat keterangan penyetaraannya hanya sehari," ungkap dia.
Sementara dosen-dosen alumni universitas luar negeri, harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan sertifikat penyetaraan di dalam negeri.
"Setelah putusan MK itu 3 minggu kurang lebih keluar PKP yang membuka jalan dia bisa melanjutkan jadi calon (wapres)," sambungnya.
"Jadi tidak ada hukum di negara yang rezimnya militaristik," tegas dia.
Contoh lain adalah penempatan sosok-sosok militer di lingkaran terdekat Prabowo Subianto yang berlatarbelakang militer.
"Presidennya militer, Seskabnya militer, menteri-menterinya militer, orang-orang kepercayaannya militer, semuanya militer. Bahkan sekelas Irjen, Dirjen semua militer," beber Feri.
Dalam hal ini, Feri juga menyinggung Polri yang dinilainya juga 11-12.
"Bukan polisi tidak buruk, polisi masih tetap buruk," kata dia.
"Seburuk-buruknya polisi, sebajing-bajingannya polisi, kalau teman-teman saya ditangkap di polsek mana pun kami akan ketemu," lanjutnya.
Nah, situasi ini akan sangat berbeda jika yang menangkap itu adalah militer.
Sebab besar kemungkinan orang yang ditangkap oleh militer itu akan sulit untuk ditemukan.
"Tapi kalau tetangga sebelah yang berkuasa, kalau teman-teman kami ditangkap, perbanyak doa-doa saja. Karena sulit ketemu lagi," selorohnya.
Kondisi yang serba militeristik ini kemudian menurut Feri Amsari menjadi kenyataan yang cukup menakutkan.
Dimana Indonesia saat ini telah kembali ke masa Orde Baru semasa kekuasaan absolut Presiden Soeharto kala itu.
"Peristiwa ini mirip dengan kisah-kisah sebelum reformasi 98. Jadi tidak ada hukum yang bisa diharapkan dengan keadaan begini," ujar dia.
Nahasnya, penegakan hukum saat ini juga seperti tidak berpihak kepada yang membutuhkan.
"Apa yang terjadi di Kalimantan itu karena lemahnya penegakan hukum," kata dia.
"Kalau negara yang peradaban hukumnya bagus, semua perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran itu sudah masuk penjara," sambungnya.
Yang lebih ironis lagi adalah bahwa hukum saat ini hanya dijadikan alat untuk kepentingan penguasa.
"Jadi penegakan hukum kita ini hanya digunakan untuk kepentingan politik menyandera lawan politik," tandasnya.
